***
***
Pemerintah percepat realisasi belanja sejak awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara penerimaan negara masih menunjukkan tren positif.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kementerian Keuangan melaporkan APBN mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026 atau setara 0,53 persen terhadap PDB. Secara keseluruhan, APBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen dari PDB.
Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh strategi pemerintah yang mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun.
“Defisit fiskal Indonesia tercatat sebesar Rp135,7 triliun (-0,53 persen dari PDB, 19,8 persen dari target APBN) pada Februari 2026 karena pengeluaran meningkat di awal tahun,” ujarnya, Rabu (11/3/2026) dikutip Antara.
Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan setara 12,9 persen dari target APBN.
Kenaikan belanja tersebut antara lain didorong oleh pengeluaran material sebesar Rp67,6 triliun atau melonjak 269 persen (yoy). Angka tersebut terkait dengan program Makan Bergizi Gratis yang telah terealisasi Rp39 triliun hingga Februari 2026. Selain itu, subsidi dan kompensasi energi juga mencapai Rp51,5 triliun atau meningkat 385,4 persen (yoy).
Menurut Hosianna, lonjakan harga minyak dan gas akibat konflik di Timur Tengah berpotensi meningkatkan subsidi serta belanja kompensasi pemerintah.
Namun, di sisi lain harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (minyak sawit mentah/CPO) yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.
“Lonjakan sementara harga minyak dan gas akibat konflik Timur Tengah dapat meningkatkan subsidi dan pengeluaran kompensasi. Namun harga batu bara dan CPO yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan non-pajak, terutama setelah kenaikan bea keluar ekspor CPO menjadi 12,5 persen mulai 2 Maret,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara tercatat sebesar Rp358 triliun atau naik 12,8 persen (yoy) dan setara 11,4 persen dari target APBN.
Meski demikian, kinerja pendapatan negara masih dipengaruhi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat Rp68 triliun atau turun 11,3 persen (yoy), terutama akibat penurunan produksi minyak.
Sementara itu, penerimaan dari sektor cukai mencapai Rp44,9 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy) seiring dengan kenaikan harga referensi komoditas.
Penerimaan pajak juga menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar Rp290 triliun atau naik 20,6 persen (yoy) dan setara 10,8 persen dari target APBN. Pajak penghasilan tercatat Rp104,9 triliun atau meningkat 18,7 persen, sedangkan PPN neto melonjak menjadi Rp85,9 triliun atau naik 97,4 persen (yoy).
“Permintaan domestik yang lebih kuat, siklus bisnis sektor riil yang membaik, dan optimalisasi Coretax mendukung kinerja pendapatan pada 2026. Sementara pembayaran bunga naik menjadi Rp99,8 triliun atau meningkat 25,9 persen (yoy), menyerap sekitar 34 persen dari penerimaan pajak yang menunjukkan adanya kekakuan fiskal,” kata Hosianna.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa meskipun APBN mengalami defisit, kinerja penerimaan negara masih menunjukkan tren positif.
Pendapatan negara hingga Februari 2026 tercatat Rp358 triliun atau naik 12,8 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut setara 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Kinerja positif tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target APBN.
Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target APBN, meningkat signifikan sebesar 41,9 persen (yoy).
Purbaya menjelaskan lonjakan belanja negara terjadi karena pemerintah mendorong realisasi anggaran sejak awal tahun agar dampak fiskal terhadap perekonomian lebih terasa.
“Belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat mencapai 6 persen secara tahunan.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Purbaya juga menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meskipun kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian akibat konflik geopolitik, termasuk perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Jawabannya, belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” tegasnya.(ant/pbn)
