***
***
Kemenag Papua Barat lakukan rukyatul hilal di Pantai Masni, hasil pengamatan jadi bahan sidang isbat nasional.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat melakukan pemantauan hilal di Pantai Masni, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Kamis (19/3/2026) sore, sebagai bagian dari penentuan awal 1 Syawal 1447 Hijriah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kanwil Kemenag Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengatakan pemantauan hilal menjadi bagian penting dalam penentuan awal 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Hasil pemantauan hilal tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Barnabas menjelaskan, tujuan utama rukyatul hilal adalah untuk memastikan secara astronomis dan syar’i penetapan awal bulan Syawal yang nantinya ditetapkan pemerintah secara resmi.
Selain itu, pemantauan hilal juga bertujuan memberikan kepastian waktu pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran Kementerian Agama dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan keagamaan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam proses penetapan hari besar keagamaan Islam.
“Kehadiran kami adalah wujud pelayanan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam penetapan 1 Syawal, sekaligus memastikan umat memperoleh kepastian dalam pelaksanaan ibadah,” kata Barnabas Dowansiba.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai lembaga dalam pemantauan hilal menjadi bentuk sinergi antarinstansi guna menghasilkan keputusan yang dapat diterima seluruh umat Islam.
Adapun pihak yang ikut terlibat dalam pemantauan hilal di Pantai Masni antara lain Kemenag Kabupaten Manokwari, Pengadilan Tinggi Agama Papua dan Pengadilan Agama Manokwari, Majelis Ulama Indonesia, DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta Dewan Masjid Indonesia.
Barnabas mengatakan, hasil pemantauan hilal pada sore hari tersebut dipengaruhi kondisi cuaca yang cenderung mendung. Namun demikian, seluruh hasil pengamatan tetap akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat nasional.
“Apapun hasilnya nanti diputuskan pemerintah melalui sidang isbat dan diharapkan diterima seluruh umat Islam di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menilai jika terjadi perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idulfitri, hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dan tidak menjadi persoalan selama umat tetap menjaga persatuan.
Sementara itu, tim pemantau hilal DPW LDII Papua Barat, H. Jati Winasis, menjelaskan proses pemantauan hilal di wilayah Papua Barat kali ini mengalami kendala cuaca.
Langit yang tertutup awan tebal menyebabkan posisi matahari dan bulan tidak dapat terlihat saat waktu terbenam, sehingga hilal tidak berhasil teramati.
“Tidak terlihatnya hilal ini dikarenakan faktor cuaca, saat ini kondisi di Manokwari sedang berawan dan rata-rata mendung,” terangnya.
Penentuan hilal, sebutnya, mengacu pada kriteria yang disepakati negara-negara anggota MABIMS, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari sebesar 6,4 derajat.
Berdasarkan perhitungan sementara, posisi hilal saat ini sudah memenuhi kriteria ketinggian 3 derajat, namun elongasinya baru mencapai sekitar 6,1 derajat atau masih di bawah standar yang ditetapkan.
Selisih yang tipis ini membuat potensi terlihatnya hilal tetap terbuka, namun belum memenuhi kriteria secara penuh.
“Karena itu, kita tetap menunggu hasil sidang isbat. Kita mengikuti keputusan pemerintah sebagai pedoman bersama,” ujarnya.
Pemantauan hilal di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dilakukan di tiga titik berbeda. Untuk wilayah Papua Barat dipusatkan di Pantai Masni, Manokwari dan di Kabupaten Fakfak, sementara wilayah Papua Barat Daya dipantau di Kota Sorong. (pbn)
