***
***
INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) memberi kita cermin. Angkanya mungkin tidak berteriak, tetapi ia jujur. Papua Barat pada 2024 mencatat skor 64,74—kategori sedang. Aspek kebebasan dan kesetaraan relatif bertahan di angka 68-an. Namun satu fondasi penting goyah yaitu kapasitas lembaga demokrasi hanya 56,59, masuk kategori rendah.
Di dalamnya tersembunyi fakta yang lebih mengusik. Indikator transparansi anggaran pemerintah daerah, yakni ketersediaan informasi APBN/APBD mencatat skor 0 (Nol). Dalam ukuran statistik demokrasi, itu bukan sekadar rendah. Itu alarm.
Padahal, dalam aspek kesetaraan, indikator akses masyarakat terhadap informasi publik berada pada skor 77,48 (kategori sedang). Artinya, secara umum akses informasi terlihat tersedia. Tetapi ketika menyentuh urusan paling sensitif—anggaran publik—pintu itu mendadak tertutup. Transparansi berhenti di etalase, tidak masuk ke ruang mesin.
Teoretikus demokrasi Robert Dahl dalam Democracy and Its Critics (Yale University Press, 1989) menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan “enlightened understanding” yaitu pemahaman yang tercerahkan bagi warga untuk menilai kebijakan publik. Tanpa akses informasi, warga hanya menjadi penonton kebijakan. Amartya Sen dalam The Idea of Justice (2009, Harvard University Press) bahkan lebih tegas: tidak ada kebebasan tanpa transparansi. Informasi adalah prasyarat akuntabilitas.
Data IDI yang disusun berbasis fakta—melalui analisis ribuan media daring, telaah dokumen resmi, dan FGD multipihak—menunjukkan bahwa problemnya bukan sekadar persepsi, tetapi struktural. Ketika dokumen anggaran sulit diakses, tidak dipublikasikan secara proaktif, atau hanya tersedia dalam format yang tidak ramah publik, demokrasi kehilangan oksigen.
Anggaran publik adalah kontrak moral antara pemerintah dan rakyat. Di situlah prioritas pembangunan, distribusi sumber daya, dan arah kebijakan ditentukan. Jika masyarakat kesulitan mengetahui berapa belanja pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, maka partisipasi menjadi slogan kosong.
Demokrasi tanpa transparansi adalah omong kosong. Ia mungkin memiliki pemilu, memiliki forum diskusi, bahkan memiliki indeks. Tetapi tanpa keterbukaan anggaran dan kemudahan akses informasi, demokrasi kehilangan maknanya yang paling dasar: kekuasaan yang dapat diawasi.
IDI kini menjadi Indikator Kinerja Utama gubernur. Itu langkah maju. Namun ukuran sejati bukan pada angka 64 atau 70. Ukuran sejatinya adalah seberapa mudah warga Papua Barat dapat membuka dokumen APBD dan memahaminya tanpa harus menjadi ahli hukum atau pemburu arsip.
Demokrasi bukan sekadar prosedur. Ia adalah transparansi yang bekerja. Dan transparansi, pada akhirnya, adalah keberanian untuk diawasi. (*)
