***
***
Skala prioritas pembangunan mesti ditentukan. Ini bertujuan agar percepatan pembangunan bisa sesegera mungkin dirasakan rakyat.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta semua pihak agar tidak memandang Papua sebagai tempat pengasingan. Ia menilai wilayah itu adalah bagian penting dari Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus. Lembaga-lembaga percepatan pembangunan Papua yang sudah terbentuk diminta mengakselerasi pembangunan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya.
Pesan itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (4/11/2025). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai, dan sejumlah anggota BP3OKP.
”Jangan sampai ada anggapan bahwa Papua itu tempat pengasingan. Papua itu adalah bagian dari NKRI. Papua harus kita berikan perhatian khusus,” kata Wapres seperti dilansir dari Kompas.id.
Wujud perhatian pemerintah itu salah satunya terlihat dari pembentukan lembaga percepatan pembangunan seperti BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Masing-masing lembaga diisi sosok-sosok yang berasal dari daerah tersebut. Kehadiran mereka diyakini mampu memahami betul kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Wapres, keberadaan dua lembaga itu semestinya mampu mengakselerasi pembangunan di Papua. Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga harus bersinergi dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, pemerataan pembangunan yang dicita-citakan bersama dapat benar-benar terwujud.
”Karena sudah ada dua lembaga, saya minta kecepatan dan akselerasi pembangunan harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Wapres.
Wapres menyadari soal kompleksitas persoalan Papua yang mengharuskan pembangunan tidak cukup berjalan satu atau dua tahun saja. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan. Data dan fakta lapangan juga harus dijadikan basis pengerjaan sehingga ada skala prioritas pembangunan agar masyarakat bisa merasakan lebih cepat dampak pembangunan itu.
Terlebih lagi, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar guna membangun Papua. Sejak 2002 hingga 2024, sebut Gibran, total dana otonomi khusus yang dikucurkan sudah mencapai Rp 190,9 triliun. Jumlah itu belum termasuk transfer ke daerah dan belanja-belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga untuk Papua.
”Ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan sekali lagi, anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan tidak salah sasaran,” katanya.
Sejumlah sektor krusial yang menjadi perhatian Wapres antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Dari sektor kesehatan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan berkualitas andal dan lengkap harus tersedia. Setidaknya ada 24 rumah sakit yang akan dibangun jika merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ihwal keberadaan layanan kesehatan andal itu, Wapres menyinggung kunjungan kerja yang dilakukannya ke Jayapura, September lalu. Ia mengatakan, layanan yang bisa diberikan rumah sakit kini semakin lengkap. Beberapa layanan itu antara lain CT Scan, MRI, dan mamografi. Itu ditambah lagi dokter spesialis yang lengkap.
”Harapannya nanti ke depan warga Papua yang membutuhkan perhatian, pasien-pasiennya tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar (Sulawesi Selatan). Bisa ditangani semua di sini,” katanya.
Soal pendidikan, Wapres menyoroti masalah-masalah seperti harapan lama sekolah, angka partisipasi pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Sederet persoalan itu, menurut dia, bisa diintervensi bersama. Ada kerja sama yang bisa dijalin untuk memaksimalkan fasilitas dan akses pendidikan. Apalagi pemerintah juga mempunyai sejumlah program seperti revitalisasi sekolah, Kartu Indonesia Pintar, dan Sekolah Rakyat, yang bisa memperluas jangkauan akses pendidikan.
Masalah infrastruktur juga tak kalah penting untuk segera disentuh. Menurut Wapres, infrastruktur menjadi kunci pemerataan pembangunan. Ini sekaligus menyelesaikan masalah-masalah seperti inflasi yang tak terkendali, kesenjangan harga barang, dan pertumbuhan ekonomi tak optimal.
Salah satu upaya pemerataan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pembangunan jalan Trans-Papua. Saat ini, total panjang jalan Trans-Papua mencapai 3.377 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 2.235 kilometer sudah teraspal, sisanya masih berupa tanah.
”Ini harus kita keroyok bersama (pembangunannya) untuk membentuk daerah penyangga. Jadi, yang namanya rumah sakit, sekolah, puskesmas, pusat ekonomi, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, ini mohon untuk mungkin ke depan bisa dibangun di jalur ini,” katanya.
Rencana aksi
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan, jajarannya kini tengah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2030. Dokumen itu nantinya menjadi panduan bagi mereka untuk memastikan kerja-kerja pembangunan berjalan efektif. Segala program dari pemerintah bisa diselaraskan sesuai konteks yang terjadi di Papua.
Saking banyaknya program pemerintah, Velix mesti memetakan mana saja program-program yang bisa diprioritaskan dan terukur guna mempercepat pembangunan secara lebih nyata di wilayahnya. Adapun kerangka waktu terukur yang ditentukan selama lima tahun ke depan.
”Ini ditentukan fokusnya apa, lokus wilayahnya di mana, kerangka anggarannya berapa, kemudian bagaimana kolaborasinya sehingga targetnya bisa ada percepatan,” kata Velix.
Menurut Velix, salah satu tumpuan percepatan pembangunan terletak pada tersedianya aksesibilitas atau konektivitas yang coba ditangani dengan jalan Trans-Papua. Ia menilai tidak bisa sekadar dibangun jalan yang menghubungkan antarwilayah. Untuk itu, ia akan menyentuh pada tataran pengembangan kawasan-kawasan terpadu.
Saat ini, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua mulai memetakan segmen-segmen yang akan ditata dalam konteks pengembangan kawasan terpadu. Titik-titik yang akan menjadi kawasan permukiman, perkebunan, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan sedang ditentukan. Diharapkan, nanti terbangun kawasan yang hidup dan bergerak.
”Dengan demikian, aktivitas pergerakan melalui Trans-Papua ini bisa memiliki makna. Tidak hanya dari sisi penurunan tingkat kemahalan harga di daerah-daerah pedalaman, tetapi juga bisa mengembangkan ekonomi wilayah dari semua segmen yang ada di Tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke,” kata Velix. (kom/pbn)
