***
***
ICW menemukan pengurus yayasan pengelola dapur MBG terafiliasi partai politik hingga pejabat negara. Proyek pasti untung.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Selesai juga kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap proyek makan bergizi gratis. Para penelisi ICW menyelidiki pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) banyak yang terafiliasi dengan partai politik.
Dalam studi yang rilis pada 25 November 2025, ICW menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG yang menjadi obyek penelitian terafiliasi dengan partai politik ataupun kerabat pejabat negara.
Peneliti ICW, Seira Tamara, mengatakan lembaganya memilih 102 yayasan itu secara acak yang tersebar di 38 provinsi. Peneliti ICW lalu mengecek kepemilikan yayasan berdasarkan akta yang diperoleh secara sah dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
Hasilnya, sebanyak 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik. Di hampir semua partai politik terdapat kader atau pengurus yang tercatat sebagai pengurus yayasan. Selain itu, kata Siera, ICW mendapati empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masih aktif tercatat sebagai pengurus yayasan pengelola MBG.
Riset ICW juga menemukan sembilan yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, termasuk kelompok relawan atau organisasi kemasyarakatan pendukung dalam kampanye pemilihan presiden.
Sebanyak 12 yayasan terafiliasi dengan lembaga pemerintah, 7 yayasan terafiliasi dengan individu yang merupakan keluarga pejabat, 6 yayasan terafiliasi dengan militer, dan 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara. “Tapi tidak bisa diketahui yayasan yang terafiliasi itu mengelola berapa SPPG,” kata Siera, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan lembaganya kesulitan mengetahui jumlah dapur MBG yang dikelola setiap yayasan. Sebab, Badan Gizi Nasional tak membuka data tersebut ke publik. Dalam situs web BGN hanya tersedia nama SPPG dan wilayah operasi dapur tersebut.
Siera melanjutkan, hasil riset tersebut membuktikan bahwa program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu hanya menguntungkan segelintir orang. “Kesimpulan temuan ini adalah MBG terindikasi menjadi alat melanggengkan kuasa Presiden Prabowo, dan kami menemukan banyak praktik patronase,” ujarnya.
Pemerintahan Prabowo memulai program MBG pada awal Januari 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 171 triliun pada 2025 untuk membiayai program itu. Alokasi anggaran MBG ini bertambah dua kali lipat pada 2026 hingga mencapai Rp 335 triliun. Pemerintah menargetkan makan bergizi menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, baik siswa, ibu hamil, maupun ibu menyusui, pada akhir 2025.
Sejak pelaksanaannya dimulai, program ini sudah menuai sorotan. Awalnya, masyarakat menyoal kualitas gizi sajian MBG. Di tengah jalan terjadi keracunan MBG yang berulang-ulang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat total korban keracunan sajian MBG hingga akhir Oktober 2025 mencapai 16 ribu orang.
Temuan ICW sejalan dengan hasil pemantauan Ombudsman Indonesia. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan program MBG masih dikuasai oleh para pemilik modal besar. Sedangkan keterlibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih sangat minim, baik dari sisi kepemilikan dapur maupun pemasok bahan baku.
Yeka menyatakan calon mitra setidaknya harus mempunyai modal Rp 1,3 miliar untuk membuka satu dapur. Karena itu, sulit bagi mereka bisa memenuhi persyaratan menjadi pengelola SPPG.
Dalam konteks pelibatan sebagai pemasok, kata Yeka, pelaku UMKM sulit bersaing karena yayasan pengelola SPPG turut membuka usaha penyediaan bahan baku. Ombudsman menemukan banyak yayasan pengelola SPPG yang membuka usaha penyediaan bahan baku sendiri, seperti peternakan ayam petelur dan ikan.
“Mereka bikin pasar sendiri, dan inilah yang membuat MBG tidak berdampak pada UMKM.” kata Yeka, Selasa (25/11/2025).
Yeka pun mengusulkan Badan Gizi Nasional membuat peraturan baru yang memuat larangan yayasan pengelola SPPG menjadi pemasok bahan baku. Sebab, yayasan itu sudah mendapat keuntungan dari jatah program MBG. Pemasok bahan baku cukup diserahkan kepada pengusaha kecil. “Biarkan usaha telur buat peternak telur dan usaha ayam untuk peternakan,” ujarnya.
Keuntungan setiap mitra BGN sebenarnya diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Pada Bab 3 bagian alokasi anggaran disebutkan bahwa setiap mitra mengelola paket MBG Rp 15 ribu per porsi. Rinciannya, ongkos makanan Rp 10 ribu, biaya operasional Rp 3.000, dan keuntungan yayasan Rp 2.000.
Satu dapur MBG dapat mendistribusikan makan bergizi kepada 2.500-3.000 penerima manfaat. Bahkan satu yayasan dapat mengelola maksimal 10 SPPG.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar mengatakan program MBG menjadi arena perebutan para penguasa besar karena menjanjikan keuntungan besar dan nyaris tanpa kerugian. Anggaran program ini juga pasti tercukupi, meski pemerintahan Prabowo memangkas anggaran berbagai program lain. Sebab, MBG merupakan agenda prioritas pemerintahan Prabowo.
Media menilai klaim bahwa MBG akan melibatkan UMKM dan masyarakat lokal masih jauh dari kenyataan. “Bisa dibilang belum terlaksana sama sekali,” katanya.
Kepala BGN Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Pelaksana Harian Program MBG, Nanik Sudaryati Deyang, belum menanggapi permintaan konfirmasi soal ini. Sebelumnya, Nanik mengatakan keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal dalam program ini akan diatur secara spesifik melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG yang akan terbit dalam waktu dekat.
Nanik menyatakan dalam perpres itu akan terdapat klausul yang menyebutkan seluruh penyediaan bahan baku menu MBG akan diserahkan kepada pelaku UMKM, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta pengusaha pertanian dan perikanan di daerah setempat.
“Kami akan melarang pabrikan menjadi supplier. Jadi semua harus dibuat oleh UMKM dan kelompok PKK setempat,” ujarnya pada Jumat (21/11/2025). (tem)
