***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan pentingnya pembentukan Direktorat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) guna memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua.
“Kami mendukung langkah Kemendiktisaintek untuk membentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan PTS agar setara dengan Perguruan Tinggi Negeri. Direktorat ini akan menjadi wadah yang lebih fokus dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi kampus swasta,” ujar Filep dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Filep menjelaskan, keberadaan direktorat khusus akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sekaligus mendekatkan pelayanan terhadap perguruan tinggi swasta. Ia menilai langkah ini sejalan dengan model kelembagaan serupa di kementerian lain, seperti Ditjen Pesantren di Kemenag atau Kementerian Haji dan Umrah di sektor keagamaan.
Senator asal Papua Barat itu juga menyoroti tantangan yang dihadapi PTS, terutama terkait keterbatasan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berdampak pada pencapaian standar akreditasi dan daya saing dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Mayoritas PTS menghadapi kesulitan pendanaan untuk menunjang peningkatan infrastruktur dan SDM. Padahal, mereka harus mampu bersaing dengan PTN dan memenuhi standar akreditasi nasional. Karena itu, pemerintah perlu hadir memberi dukungan konkret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Filep menekankan peran strategis PTS di daerah 3T, khususnya di Tanah Papua, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda di tengah keterbatasan.
“Di Papua, keberadaan PTS sangat dibutuhkan karena jumlah PTN masih minim. Banyak perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh masyarakat asli Papua untuk menjaga nilai dan kearifan lokal. Mereka perlu didukung untuk mencetak generasi Papua yang berkualitas dan berkarakter,” urai Filep.
Dalam kesempatan yang sama, Filep yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR For Papua menegaskan komitmen Komite III DPD RI untuk memperjuangkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dosen ASN maupun non-ASN, peningkatan kualifikasi akademik, serta pengembangan riset dan kemitraan strategis antara kampus, industri, dan masyarakat sipil,” tandasnya.
Filep berharap, melalui dukungan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak pada PTS, perguruan tinggi di daerah dapat menjadi pusat inovasi dan riset terapan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Riset aplikatif dari perguruan tinggi di Papua bisa menjadi kontribusi nyata dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Inilah sejatinya wujud pengabdian perguruan tinggi bagi bangsa,” pungkasnya. (pbn)
