***
***
Pemerintah kini punya satu pakem data statistik yang sama dalam menentukan kebijakan. Kredibilitas data adalah segalanya, karena kebijakan yang baik hanya bisa lahir dari data yang akurat.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan besar dan strategis dalam tata kelola data Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi pijakan awal dalam menyatukan langkah pembangunan nasional. Instruksi ini bertujuan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi dari berbagai kementerian/lembaga. Tujuannya, menciptakan satu basis data yang akurat agar penyaluran program pemerintah lebih tepat sasaran, terarah, dan efektif. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengelola data.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, tugas utama badan yang dipimpinnya adalah menghasilkan data statistik yang berkualitas, objektif, dan kredibel.
“Kinerja kami adalah data statistk yang berkualitas, baik dan bisa dipercaya,” ujar Amalia di kantornya pada Rabu (22/10/2025). “Kredibilitas data statistik adalah segalanya karena kebijakan yang baik hanya bisa lahir dari data yang akurat.”
BPS adalah lembaga statistik resmi negara, sehingga angka statistik yang dihasilkan BPS berbasis pada kerangka metodologi perhitungan yang terstandar, prudent, dan obyektif. Setiap tahun kami melakukan ratusan survei untuk menghasilkan ratusan indikator statistik. Setiap tahun yang berakhiran 0 kami melakukan sensus penduduk, setiap tahun yang berakhiran 3 melaksanakan sensus pertanian dan setiap tahun yang berakhiran 6 melaksanakan sensus ekonomi. Semua survey dan sensus dilakukan secara serempak oleh kantor BPS provinsi dan kabupaten/kota, yang tentunya dengan metodologi dan penyelenggaraan statistik yang terstandar.
Terkait dengan DTSEN, sesuai dengan arahan Bapak Presiden melakukan integrasi data-data sosial ekonomi yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga, yaitu: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Data hasil integrasi ini dipadankan dengan data dukcapil dan data-data administrasi lainnya, sehingga menjadi DTSEN. Sehingga, saat ini, semua instansi tidak memiliki data sendiri-sendiri, sehingga menghindari ketidaksinkronan yang memicu tumpang tindih kebijakan.
Integrasi data dilakukan secara masif. BPS menggabungkan data dari berbagai sumber, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), hingga hasil sensus dan survei. Hasilnya, terdapat 287 juta penduduk yang tercatat secara unik di DTSEN. Data tunggal ini menjadi dasar untuk berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk program bantuan sosial (bansos), Sekolah Rakyat, subsidi perumahan, dan sebagainya.
Tak hanya memasok data, BPS melakukan simulasi dan pengukuran dampak kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan tentang pengendalian inflasi. Melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap pekan, BPS memberikan sinyal dini ke Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan daerah mana yang perlu diintervensi. Misalkan pekan lalu terdapat 109 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Setelah diintervensi, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras berkurang menjadi 61 kabupaten/kota. “Itu hasil nyata kolaborasi data dan kebijakan,” ucap Amalia.
Amalia menekankan pentingnya komunikasi data kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dia mengingatkan agar tidak menafsirkan data secara sepotong-sepotong. “Penting melihat data secara utuh, bukan hanya dari satu sisi,” katanya.
Itu sebabnya, BPS gencar mengembangkan program literasi statistik agar publik mampu membaca dan menafsirkan data dengan benar. “Kami ingin masyarakat lebih bijaksana dalam memahami angka dan makna di balik indikator statistik.”
Dari sisi kelembagaan, BPS kini bertransformasi menjadi lembaga statistik berkelas dunia. Amalia menyebut kerja sama dengan The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) sebagai langkah menuju modernisasi tersebut. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan pertukaran siswa sekolah statistik.
BPS juga berpartisipasi aktif dalam forum statistik global. Indonesia, kini menjadi United Nations Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia Pacific, sejajar dengan Brazil untuk Amerika Latin, UAE untuk Timur Tengah, dan Rwanda untuk Afrika. Pengakuan ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia memanfaatkan big data untuk menghasilkan statistik resmi.
Ke depan, BPS berencana mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dalam proses bisnis statistik hingga komunikasi data publik melalui chatbot. Dengan 20.454 pegawai yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten/kota, BPS fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan data, serta inovasi statistik berbasis teknologi. (tem)
