***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Sejumlah pekerja dapur makan bergizi gratis (MBG) tengah mencuci ribuan ompreng di sebuah garasi rumah pada Senin siang (29/9/2025). Air limbah cucian kemudian mengalir langsung ke selokan depan rumah di Jalan Merpati, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kemayoran itu milik Yayasan Megaverse Infiniti Nusantara. Yayasan mengubah rumah putih-biru itu menjadi dapur MBG pada 14 Juli 2025. Saban hari, dapur ini menyalurkan 3.600 paket MBG ke sejumlah sekolah.
Kepala SPPG Kemayoran Andrian Luksi mengatakan limbah yang dibuang ke selokan itu sudah bersih dari sisa makanan. Menurut dia, langkah tersebut adalah cara mereka mengelola limbah MBG agar tak mencemari lingkungan. “Ketika air dibuang ke selokan, limbah sudah bersih,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/9/2025), seperti dilansir dari Tempo.
Dapur milik Megaverse itu merupakan satu dari ribuan SPPG yang tak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan. SLHS adalah pengakuan tertulis dari dinas kesehatan bahwa suatu jasa telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan untuk mengelola pangan.
Untuk mengeluarkan sertifikat ini, dinas kesehatan setempat mengecek kebersihan air dan lingkungan, peralatan, keamanan pangan, serta kemampuan petugas memahami cara mengolah makanan yang aman. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mewajibkan setiap jasa boga memiliki SLHS.
Andrian mengatakan baru mengurus SLHS dua minggu lalu setelah sejumlah petugas dapur memiliki sertifikat penjamah makanan. “Persyaratannya, minimal 50 persen dari petugas sudah mempunyai sertifikat penjamah makanan, barulah kemudian bisa mengurus SLHS kepada pemerintah,” ucapnya.
Dapur MBG di Palmerah, Jakarta Barat, juga belum mengantongi SLHS. Padahal SPPG pionir itu dianggap dapur percontohan oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG Palmerah Saiful menyatakan sudah lama mengurus SLHS.
Menurut dia, proses paling lama dari semua tahapan sertifikasi adalah uji laboratorium sampel makanan dan peralatan serta uji kebersihan air. “Apalagi untuk pembuatan makanan yang kapasitasnya sangat besar,” kata Saiful, Senin (29/9/2025).
Permasalahan keamanan pangan muncul seiring dengan kasus keracunan MBG. BGN mencatat korban keracunan per 25 September 2025 sebanyak 5.914 orang. Namun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menemukan jumlah korban keracunan lebih dari 8.000 orang.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Ika Dewi mengatakan persoalan keracunan erat kaitannya dengan ketiadaan SLHS. Ika menilai dapur memerlukan SLHS untuk menjamin keamanan pangan, dari kualitas air, peralatan memasak, bahan makanan, hingga kesehatan pegawai.
Berdasarkan pengalamannya ketika turun ke lapangan, menurut Ika, BGN tak mewajibkan setiap dapur MBG memiliki SLHS. Karena itu, ia melanjutkan, banyak dapur yang menganggap enteng pelatihan penjamah makanan. “Jadi potensi keracunan dan penyalahgunaan itu akan terjadi kalau SLHS tidak dipatuhi,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Kementerian Kesehatan mendapati baru 34 dari 8.583 dapur yang memiliki SLHS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan semua dapur mengantongi SLHS dalam waktu satu bulan ke depan. “Kami akan percepat agar memenuhi standar kebersihan,” ucapnya, Minggu (28/9/2025).
Sewaktu mengurus perizinan, Andrian Luksi mengatakan BGN belum mewajibkan dapur mengantongi SLHS. Menurut dia, salah satu syarat membuat SLHS adalah pemeriksaan bahan baku. Saat itu dapur Andrian belum memiliki bahan baku karena belum berjalan. “Memang ini kan untuk percepatan,” ucapnya.
BGN tengah mempercepat pembangunan dapur karena ada penambahan target dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan semula lembaganya hanya akan melayani 17,5 juta penerima manfaat dengan 5.000 dapur. Belakangan Prabowo meminta program MBG menyasar 82,9 juta orang dengan jumlah dapur 30 ribu.
“Awalnya saya bilang tidak realistis. Kemudian menjadi realistis dengan pola kerja yang kami kembangkan,” kata Dadan, Kamis (25/9/2025).
Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives Diah Saminarsih mengatakan kasus keracunan MBG terjadi karena program ini tidak dipersiapkan secara matang dari aspek regulasi, keamanan pangan, hingga kecukupan nutrisi. Bahkan, ia melanjutkan, proyek MBG belum memiliki payung hukum.
Soal keamanan pangan, Diah berpendapat, SLHS saja tak cukup untuk mencegah keracunan. Menurut dia, idealnya proyek ini menerapkan sistem keamanan pangan lebih ketat seperti hazard analysis and critical control point (HACCP). “Pengukuran keamanan pangan lebih komprehensif,” tuturnya, Senin (29/9/2025).
Yang paling penting, Diah melanjutkan, CISDI mendorong pemerintah segera menyusun rancangan peraturan presiden untuk memperbaiki sistem dan tata kelola proyek MBG. “Membangun sistem dulu, bukan percepatan bangun dapur,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang meminta setiap mitra wajib mengantongi pelbagai sertifikat, termasuk SLHS. “Apabila dalam waktu sebulan mitra tak memenuhinya, kami akan tutup,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Dalam Musyawarah Nasional PKS pada Seni (29/9/2025), Prabowo mengatakan persentase kasus keracunan MBG sangat kecil ketimbang manfaatnya. “Bahwa ada kekurangan dan keracunan, iya. Tapi, dari semua makanan yang keluar, kami hitung penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan 0,0017 persen,” ucapnya. (tem)
