***
***
Inisiatif Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Papua Barat untuk menyusun regulasi teknis mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) patut diapresiasi. Langkah ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, sekaligus melindungi kepentingan strategis daerah.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, badan publik diwajibkan menyediakan daftar informasi secara sistematis. Informasi itu meliputi data yang bisa diakses masyarakat luas (DIP) dan informasi yang dikecualikan (DIK) karena menyangkut keamanan negara, rahasia dagang, privasi, atau kepentingan publik yang lebih besar.
Penyusunan DIP bertujuan memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses data yang relevan—mulai dari anggaran, program, hingga laporan kinerja pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip bahwa informasi adalah hak warga negara. Namun di sisi lain, tidak semua informasi boleh diumbar begitu saja. Ada informasi yang, jika dibuka, justru menimbulkan kerugian, kebocoran strategis, atau bahkan konflik. Di sinilah fungsi DIK: memberikan batasan yang proporsional.
Yang perlu ditekankan adalah prinsip kehati-hatian dalam menetapkan informasi yang dikecualikan. Daftar informasi yang ditutup tidak boleh lebih besar daripada daftar informasi yang dibuka. Semakin kecil ruang pengecualian, semakin sehat iklim keterbukaan informasi di Papua Barat. Pemerintah daerah berani menempatkan keterbukaan sebagai norma utama, sementara kerahasiaan hanyalah pengecualian. Inilah wujud komitmen pada demokrasi yang sehat sekaligus pelayanan yang bermartabat.
Bagi Komisi Informasi Provinsi Papua Barat, hadirnya regulasi DIP dan DIK akan menjadi rujukan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa. Setiap kali terjadi permohonan atau keberatan masyarakat terhadap akses informasi, DIP dan DIK akan menjadi pijakan hukum yang kuat. Dengan demikian, Komisi Informasi dapat memastikan keterbukaan informasi berjalan seimbang: terbuka, namun tetap melindungi kepentingan vital.
Selain fungsi pengawasan, Komisi Informasi juga berperan sebagai pendidik publik. Masyarakat harus tahu informasi apa saja yang berhak mereka akses secara berkala, serta memahami mengapa ada informasi tertentu yang memang harus dikecualikan. Regulasi DIP dan DIK akan mempermudah kerja edukasi ini.
Merumuskan regulasi DIP dan DIK bukan sekadar memenuhi amanat UU, tetapi juga bentuk komitmen Papua Barat untuk menegakkan pemerintahan yang transparan. Regulasi ini akan menjadi fondasi untuk memperkuat kepercayaan publik, menekan praktik birokrasi tertutup, dan membangun budaya baru: bahwa keterbukaan adalah norma, sementara kerahasiaan hanyalah pengecualian.
Keterbukaan informasi publik tidak boleh sekadar jargon. Ia harus hidup dalam praktik keseharian birokrasi, tercermin dalam daftar informasi yang mudah diakses, serta batasan yang jelas mengenai apa yang dikecualikan. Dengan demikian, Provinsi Papua Barat tidak hanya sekadar taat hukum, tetapi juga tampil sebagai daerah yang berani dan konsisten mewujudkan good governance. (*)
