***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Papua Barat mencatat realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat hingga November 2024 mencapai Rp2.752,72 miliar atau sebesar 77,62% dari target penerimaan.
“Pendapatan ini didominasi oleh Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.365,44 miliar, dengan kontribusi tertinggi dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar Rp940,54 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.036,39 miliar,” ujar Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto melalui siaran pers di Manokwari, Kamis (26/12/2024).
Dia menerangkan, secara sektoral, terdapat lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan APBN Regional Papua Barat itu:
Satu, Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi terbesar sebesar 48,08%, namun mengalami kontraksi sebesar 7,32% (yoy).
“Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya proyek-proyek yang didanai APBN dan APBD pada tahun 2023, seperti pembangunan yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, penurunan setoran PPN dari proyek pembangunan Bandara Torea Fak-Fak juga turut memengaruhi sektor ini,” jelasnya.
Dua, Sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 14,43% dengan pertumbuhan positif 17,92% (yoy). Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pertambangan, termasuk wajib pajak (WP) penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam yang baru beroperasi di tahun 2024.
“Sebagian besar kewajiban perpajakan sektor ini didominasi oleh setoran PPh Pasal 21,” ucapnya.
Tiga, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor mencatat kontribusi sebesar 10,17%, dengan pertumbuhan sebesar 19,86% (yoy).
“Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perdagangan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Empat, Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi 7,04% dengan pertumbuhan signifikan sebesar 44,77% (yoy). Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Industri utama meliputi migas, pengolahan kopi, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen,” katanya.
Lima, Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi menyumbang 4,28% dengan pertumbuhan 40,49% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan setoran PPh Pasal 21 dari WP di sektor perbankan dan jasa keuangan, yang sebagian besar merupakan WP cabang yang beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sementara itu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) di Regional Papua Barat mencapai Rp7.251,28 miliar atau 77,66% dari alokasi anggaran tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tipis sebesar 0,41% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy).
“Belanja Pegawai dan Belanja Barang menjadi komponen utama, masing-masing sebesar Rp3.075,51 miliar (60,49%) dan Rp2.590,79 miliar (95,65%),” ucapnya.
Menurut Purwadhi, pertumbuhan pada komponen belanja ini mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, tunjangan kinerja, dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Regional Papua Barat tercatat sebesar Rp16.155,33 miliar atau 81,11% dari pagu anggaran. Meskipun penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) belum sepenuhnya optimal, pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran hingga akhir tahun.
“Hingga penghujung November, performa APBN di Regional Papua Barat menunjukkan capaian positif meski dihadapkan pada tantangan global. Kinerja yang baik ini menjadi fondasi kuat dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2025,” kata Purwadhi Adhiputranto. (sem/pbn)
