Papuabaratnews.id, Jakarta – Pemerintah mengumumkan skema kenaikan penghasilan demi meningkatkan kesejahteraan guru dimulai tahun 2025. Pertama, tunjangan sertifikasi guru ASN naik sebesar satu kali gaji, sementara tunjangan sertifikasi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2 juta.
Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrom, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Guru honorer pun dijanjikan untuk bantuan berupa uang yang langsung diberikan kepada para guru honorer. Besaran dan teknis pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut pada tahun 2025.
”Guru ASN mendapatkan sebesar satu kali gaji pokok, guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun, naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma 4 (D-4) atau strata 1 (S-1) secara bertahap. Data Kemendikdasmen memperlihatkan, terdapat sekitar 295.000 guru yang belum mencapai jenjang tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendorong guru yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapatkan sertifikasi dan bisa ikut dinaikkan penghasilannya. Kemendikdasmen menargetkan 600.000 guru mengikuti PPG tahun ini dan 800.000 guru tahun depan.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada 2023 ialah 1,3 juta orang. Sementara jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 orang.
Prabowo menyebut, ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Guru yang sejahtera menjadi tonggak untuk mewujudkannya.
”Guru bagi kita adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ucap Prabowo.
Kemudian, Prabowo mengungkapkan, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 17,51 triliun untuk perbaikan sarana dan prasarana sebanyak 10.440 sekolah, baik negeri maupun swasta. Dananya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah dan dikelola langsung oleh pihak sekolah agar terjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat di sekitar sekolah.
”Sehingga nilai bantuan itu lebih bermanfaat oleh daerah dan desa itu bisa membeli bahan dari daerah tersebut,” kata Prabowo.
Mendikdasmen Mu’ti menambahkan, pihaknya akan membuat kebijakan yang membuat guru menjadi lebih fokus mendidik peserta didik. Beban administrasi guru akan dikurangi, pelatihan pendidikan nilai dan bimbingan konseling diperkuat, hingga distribusi guru yang tidak melulu pada sekolah negeri.
Para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan kinerja. Mulai tahun 2025, akan diperlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih simpel.
”Jadi tidak ribet dan tidak perlu ribut. Pengelolaan cukup diisi setahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen, dan tidak berbasis poin,” kata Mu’ti.
Disambut meriah
Sederet pengumuman perubahan kebijakan pendidikan ini disambut meriah oleh para guru yang hadir dari berbagai daerah di Jakarta International Velodrom. Berulang kali mereka meneriakkan nama Prabowo dan Mu’ti tanda terima kasih, tak lupa Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang hadir pun mendapatkan tepuk tangan meriah.
Dwiyanto Tobi, guru ASN yang sudah mengabdi selama 18 tahun di SMKN 3 Sorong, Papua Barat Daya, mengaku sangat senang mendengar langsung pidato Prabowo. Dia mengaku, sejak 2008 tidak pernah mendapatkan kenaikan penghasilan yang sangat signifikan seperti yang dijanjikan sekarang.
”Kami bahagia sekali mendapatkan tambahan gaji. Saya harap segera diimplementasikan, Pak Prabowo tadi perintahkan pak menteri segera diselesaikan 3-4 bulan, kami tunggu,” kata Dwiyanto.
Meski begitu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta Abdul Mu’ti untuk segera menerbitkan surat keputusan menteri untuk membuat skema ini menjadi jelas. Ini terutama besaran bantuan bagi para guru honorer yang masih diperhitungkan pemerintah.
”Saya melihat yang dispesialkan para guru-guru ASN, kami juga minta standar upah minimun guru honorer Indonesia, ini ada di Astacitanya Pak Prabowo,” kata Satriwan. (kom/pbn)
