***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).
Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu’ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, pada Senin (21/10/2024).
Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.
“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.
Sebelumnya, penerapan Kurikulum Merdeka sempat menuai pro dan kontra, salah satunya berkaitan dengan peniadaan jurusan di SMA.
Melansir Koran Tempo edisi 23 Juli 2024, beberapa pengamat pendidikan membagikan pandangan mereka ihwal peniadaan jurusan.
“Karena ada penghapusan jurusan, dikhawatirkan murid SMA akan memilih paket-paket mata pelajaran yang mudah saja,” kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas.
Selain itu, pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Cecep Darmawan, mengatakan peniadaan jurusan di SMA bisa berdampak positif karena sudah diterapkan di luar negeri. Akan tetapi, menurut dia, keberhasilan di luar negeri didukung dengan fasilitas yang memadai.
“Masalahnya, apa Kurikulum Merdeka ditunjang oleh fasilitas yang memadai, misalnya kebutuhan laboratorium bagi murid saat praktik,” kata dia. (ant/tem/pbn)
