***
***
Pemprov Papua Barat menjadikan penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai fokus utama dalam Musrenbang Otsus dan RKPD 2027.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,46 persen pada 2025, pemerintah justru menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka yang dinilai menjadi pekerjaan rumah serius.
Musrenbang yang berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (7/5/2026), dibuka langsung Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, TNI-Polri, hingga berbagai pemangku kepentingan pembangunan di Papua Barat.
Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan bahwa pembangunan Papua Barat ke depan harus lebih inklusif dan memberi dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP), terutama melalui penguatan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja.
“Tema RKPD Papua Barat Tahun 2027 ditetapkan sebagai akselerasi dan pemerataan akses pelayanan dasar berkualitas serta pemberdayaan masyarakat adat dan hilirisasi ekonomi lokal dalam koridor otonomi khusus,” kata Dominggus.
Ia menjelaskan, tema tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan transformasi pembangunan yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan, sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal sebagai penggerak pertumbuhan daerah.
Namun di balik capaian ekonomi yang cukup tinggi, Dominggus mengungkapkan adanya tantangan serius pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 mencapai 6,46 persen, tetapi belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Tingkat pengangguran terbuka tercatat naik menjadi 4,55 persen pada 2025, dibanding 4,13 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” ujarnya.
Selain persoalan pengangguran, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat meningkat dari 67,69 pada 2024 menjadi 68,48 pada 2025. Tingkat kemiskinan juga turun dari 21,66 persen menjadi 19,58 persen pada September 2025.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Pemprov Papua Barat menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2027. Prioritas itu meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, percepatan penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dominggus menegaskan, semangat otonomi khusus harus hadir dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, otsus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata.
“Pembangunan Papua Barat harus berjalan dengan pendekatan yang berpihak pada masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan riil daerah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), agar program pembangunan provinsi dan kabupaten dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Charlie D. Heatubun, mengatakan Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 merupakan bagian dari perencanaan strategis daerah yang dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Menurut Charlie, forum tersebut menjadi ruang menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus mengintegrasikan program prioritas otsus guna mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat.
Musrenbang Otsus dan RKPD Papua Barat dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan program prioritas lintas sektor, sinkronisasi usulan daerah, hingga penyelarasan target pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. (pbn)
