***
***
Ada ironi yang terasa getir di Papua Barat. Daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia justru mengalami kelangkaan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram. Di Manokwari, warga berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain tanpa hasil. Sebagian terpaksa kembali menggunakan kompor minyak: mahal, tidak efisien, dan jauh dari cita-cita modernisasi energi rumah tangga.
Situasi ini bukan sekadar gangguan distribusi biasa. Ia menyentuh urat nadi kebutuhan dasar masyarakat. Energi untuk memasak adalah kebutuhan pokok, sama mendasarnya dengan beras dan air bersih. Ketika akses terhadapnya terganggu lebih dari sepekan, negara tidak boleh memandangnya sebagai persoalan teknis semata.
Penjelasan mengenai kendala distribusi laut dan jauhnya rantai pasok memang masuk akal. Papua bergantung pada jalur pelayaran antarpulau yang rentan cuaca buruk, keterbatasan armada, serta antrean pelabuhan. Namun, justru karena kerentanan itu telah lama diketahui, langkah antisipasi semestinya menjadi prioritas permanen, bukan respons darurat yang berulang.
Negara harus hadir lebih cepat dan lebih tegas. Kehadiran itu bukan hanya melalui pernyataan, melainkan jaminan ketersediaan pasokan, penguatan cadangan distribusi, serta pengawasan rantai logistik hingga tingkat agen. Masyarakat tidak seharusnya menanggung beban akibat lemahnya mitigasi sistem pasok.
Kejadian ini juga menjadi pengingat penting bahwa perubahan cuaca dan dinamika transportasi bukan lagi variabel tak terduga. Cuaca ekstrem kian sering terjadi, gelombang tinggi makin sulit diprediksi, dan jadwal pelayaran mudah terganggu. Dalam konteks negara kepulauan, ketahanan logistik energi harus dirancang dengan skenario terburuk sebagai pijakan, bukan sekadar asumsi kondisi normal.
Ironi Papua Barat memperlihatkan paradoks klasik pengelolaan sumber daya: kaya produksi, rapuh distribusi. Daerah penghasil energi semestinya menjadi wilayah paling aman dalam akses energi bagi warganya. Jika tidak, nilai strategis sumber daya kehilangan makna sosialnya.
Momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri semakin menegaskan urgensi tersebut. Permintaan energi rumah tangga meningkat, aktivitas ekonomi menggeliat, dan stabilitas harga menjadi sensitif. Keterlambatan respons hanya akan memperlebar jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Karena itu, pembenahan tidak cukup bersifat jangka pendek. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sistem logistik energi berbasis kewilayahan, membangun buffer stock yang memadai, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan tanpa sekat birokrasi. Investasi pada ketahanan distribusi sama pentingnya dengan investasi pada produksi.
Papua Barat tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang memastikan hasil bumi benar-benar kembali melayani rakyat di tanahnya sendiri. Ketika kebutuhan pokok terganggu, negara tidak boleh datang terlambat. (*)
