***
***
Penunjukan sekolah sebagai penyedia makan bergizi gratis (MBG) dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengusulkan pengelolaan makan bergizi gratis (MBG) diserahkan kepada sekolah sebagai langkah mencegah terjadinya kasus keracunan.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut dia, penunjukan sekolah sebagai penyedia makan gratis dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” kata dia.
Diketahui, sejak Januari hingga September 2025, terdapat sekitar 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengan. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Manokwari, Papua Barat.
Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Diketahui, anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp 13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp 71 triliun. Padahal, kata dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.
Yahya pun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Ia juga menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
Sebelumnya BGN meminta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam program MBG. “Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.
Selain itu, SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat.
“Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar
Hida menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional melalui MBG, sehingga SPPG berperan vital untuk mewujudkan MBG yang dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurut dia, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat. (tem)
