***
***
Anggaran makan bergizi gratis membengkak 371,8 persen tahun depan. Menelan 44,2 persen pos anggaran pendidikan.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Setelah mengklaim makan bergizi gratis atau MBG sukses menjangkau 20 juta penerima pada 14 Agustus 2025, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana punya misi baru.
Dia kini membidik 30 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Itu sebabnya Dadan, yang dikenal sebagai entomolog atau pakar ilmu serangga Institut Pertanian Bogor University, sibuk memverifikasi dapur-dapur yang dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Hingga Minggu (17/8/2025), kata Dadan, dapur yang beroperasi mencapai 5.904 unit. Angka ini naik tipis dari angka dua hari sebelumnya, yaitu 5.885 unit. Jumlah dapur pun masih jauh di bawah target pada Agustus sebanyak 8.000 unit. Hingga saat ini, ada 19 ribu dapur yang sedang diverifikasi dan 4.700 belum diverifikasi. Agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima pada November mendatang, Dadan mesti menyiapkan 32 ribu unit dapur.
“Penerima manfaatnya juga otomatis akan bertambah,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
Dadan tancap gas merealisasi target penerima manfaat setelah mendapat kepastian kenaikan anggaran 371,8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ketika membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo mengatakan anggaran makan bergizi gratis akan naik dari Rp 71 triliun plus cadangan Rp 100 triliun pada tahun ini menjadi Rp 335 triliun pada 2026. Angka ini menelan 44,2 persen dari pos anggaran pendidikan yang sebesar Rp 757,8 triliun.
Menurut Dadan, kenaikan anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat dalam jumlah besar. Dengan sasaran 82,9 juta orang, kebutuhan program ini mencapai Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 25 triliun per bulan. Ia berjanji tak menggunakan dana itu untuk membangun dapur-dapur baru karena ditargetkan sudah rampung tahun ini.
Meski mendapat jatah besar pada tahun depan, dari anggaran Rp 171 triliun pada tahun ini, Dadan mengaku baru menyerap Rp 10,3 triliun atau 6,02 persen per 15 Agustus 2025 untuk intervensi pemenuhan gizi. Hingga akhir tahun, ia yakin hanya mampu menyerap Rp 121 triliun karena jumlah penerima manfaat masih terbatas. Sedangkan pembangunan dapur sepenuhnya menggunakan uang mitra. Dadan yakin realisasi serapan anggaran akan melesat mulai tahun depan karena makan bergizi gratis berjalan dengan jumlah penerima manfaat yang optimal.
Untuk membiayai belanja pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun. Angka ini naik 13,5 persen dari outlook pajak tahun ini yang diprediksi sebesar Rp 2.076,9 triliun. Namun Sri berjanji tak menarik pajak baru pada tahun depan. Ia memilih mengupayakan reformasi internal perpajakan, antara lain, melalui penguatan sistem pemungutan transaksi digital di dalam dan luar negeri. “Jadi tidak ada tarif baru,” ujarnya pada Jumat (15/8/2025).
Mempersempit Ruang Fiskal dan Menambah Utang
Di tengah rencana yang ambisius, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar mengatakan porsi anggaran besar untuk makan bergizi gratis akan mempersempit ruang fiskal. Menurut dia, APBN 2026 sudah sangat berat dengan belanja wajib yang besar, di antaranya untuk gaji dan pensiun aparatur sipil negara, subsidi energi, dan bunga utang jatuh tempo pada tahun depan yang diperkirakan sebesar Rp 800 triliun.
“Kualitas fiskal kita makin lama makin buruk,” tuturnya pada Senin(18/8/2025).
Tak hanya mempersempit ruang fiskal, lonjakan anggaran makan bergizi gratis berpotensi memperbesar ketergantungan pada utang. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan ancaman ini muncul jika pengelolaan anggaran tidak berhati-hati.
Syafruddin menilai pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menambah beban masyarakat dan meningkatkan efisiensi belanja agar program makan bergizi gratis tidak menjadi beban jangka panjang, melainkan menjadi instrumen investasi sosial yang terkendali. “Tanpa orientasi pada efektivitas dan nilai manfaat, belanja negara berisiko menimbulkan defisit yang membahayakan stabilitas ekonomi,” ucapnya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah merancang defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Risiko lain yang muncul adalah potensi tarik-menarik belanja. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menjelaskan, ketika program makan bergizi menyerap porsi belanja yang besar, belanja produktif lain akan terpinggirkan. Padahal, kata dia, pemerintah masih memerlukan anggaran untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, riset, hingga pemberdayaan ekonomi daerah.
Selain itu, mengingat sifatnya belanja rutin atau recurrent spending, Rizal khawatir akan keberlanjutan pendanaan makan bergizi gratis. “Tanpa sumber penerimaan baru yang berkelanjutan, program ini berpotensi mendorong defisit APBN dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan utang,” katanya.
Lonjakan anggaran juga menuai kritik lantaran realisasi serapan anggaran tahun ini yang belum optimal. Ekonom Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, mengatakan rendahnya realisasi anggaran untuk menyasar hampir 82,9 juta penerima memerlukan perbaikan sistemik.
Agar anggaran bisa terserap, Eliza menyarankan pemerintah mengembangkan model dapur hibrida yang mengintegrasikan dapur sekolah dengan katering lokal, dilengkapi sistem pembayaran dan pengawasan yang transparan serta real-time. Ia berharap model ini mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran, menciptakan efek berganda bagi pelaku ekonomi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. “Jika bisa dilakukan akan mampu meningkatkan ekonomi daerah,” ucapnya.
Rekomendasi lain adalah pemerintah tak terburu-buru merealisasi makan bergizi gratis. Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Riandy Laksono, mengatakan dampak ekonomi makan bergizi gratis baru akan dirasakan manfaatnya setelah memasuki jenjang pendidikan berikutnya atau bahkan masuk ke lapangan kerja.
Sedangkan jika sasarannya adalah memenuhi nutrisi dan mencegah stunting alias tengkes, program ini seharusnya menyasar ibu hamil atau anak balita. Ia menyarankan pemerintah tak terburu-buru sehingga potensi mismatch dapat dikurangi. “Saya enggak melihat bahwa makan bergizi gratis itu harus semuanya dilakukan terburu-buru saat ini,” katanya. (tem)
