***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto memberi penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatasi masalah di Papua mengundang beragam tafsir. Sebab, dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Gibran sempat dikabarkan akan berkantor di Bumi Cendrawasih. Di sisi lain, sejumlah pihak kini tengah berupaya memakzulkan Gibran.
Kabar putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu akan berkantor di Papua, seiring mendapatkan penugasan khusus dari Prabowo, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 pada Rabu (2/7/2025).
“Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril, dipantau via YouTube Komnas HAM.
Yusril membeberkan, penugasan khusus kepada Gibran adalah bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Nantinya wakil kepala negara akan ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua. Selain itu, Gibran juga akan mengurusi masalah HAM. Gibran, kata dia, juga bakal memantau cara aparat menangani masalah di sana.
“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril.
Rencana Gibran berkantor di Papua langsung disambut baik oleh politisi dari partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus. Ia mendukung keputusan Prabowo menunjuk Gibran mengurus masalah Papua. Bahkan, Deddy berharap agar Gibran lama menetap di Papua.
“Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan Cuma datang-pergi, datang-pergi,” kata anggota Komisi II DPR ini ditemui di kompleks parlemen, Senyan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).
“Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada.”
Bersamaan dengan mencuatnya kabar Gibran akan berkantor di Papua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Tito meluruskan, Gibran tidak sepenuhnya berkantor di sana.
Penugasan Gibran, kata dia, seperti eks wapres Ma’ruf Amin mengurus Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua atau BP3OP.
Kala itu, Jokowi mengutus wakilnya tersebut untuk memimpin BP3OP guna mendorong percepatan pembangunan dan integrasi program, baik antar pemerintah pusat maupun enam pemekaran daerah di Papua. Walau begitu, saat itu Ma’ruf Amin tak sepenuhnya berkantor di Papua.
Pernyataan Mendagri dikuatkan klarifikasi dari Yusril keesokan harinya. Menko Kumham Imipas itu mengamini bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua. Dia juga meluruskan, yang berkantor di sana adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden.
“Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/7/2025). (tem)
