***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang jatuh pada 9 Desember, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat mengadakan kegiatan “Bentang Citya”.
Acara ini berlangsung di Auditorium Perwakilan BPKP Papua Barat dan dihadiri oleh 215 peserta secara daring serta 50 peserta secara langsung.
Dengan tema “Memberantas Korupsi: Mengupas Realita Membuka Asa”, kegiatan Bentang Citya diinisiasi oleh Komunitas Pemelajar Akuntansi Forensik dan Investigasi Anidhacitya. Tujuannya adalah membangun budaya anti-korupsi melalui pendekatan edukatif dan perbaikan sistem.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Lepot Setyanto, menyoroti pentingnya peningkatan budaya anti-korupsi di Indonesia, terutama di Papua Barat.
Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2023 berada di angka 3,93 dari skala 0 – 5, menunjukkan perlunya perbaikan.
“Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022,” ujarnya.
Khusus Papua Barat, Lepot menyebut skor rata-rata Monitoring Center Prevention (MCP) untuk delapan pemerintah daerah pada 2023 hanya mencapai 40, berada pada range 25 – 49,99 atau masih kategori kuning.
“Nilai MCP tertinggi diraih Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan skor sebesar 63,” ucapnya.
Kegiatan dikemas dalam gelar wicara (talk show) dengan menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yaitu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat Abun Hasbullah dan Praktisi Pemberantasan Korupsi BPKP Papua Barat Hasanuddin.
Dalam diskusi, Abun Hasbullah menyoroti tantangan seperti minimnya pemahaman penyelenggara barang/jasa dan kondisi geografis Papua Barat yang sulit dijangkau. Meskipun demikian, ia optimis Papua Barat dapat mencapai kondisi bebas korupsi.
“Adanya kurang pemahaman tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan/fraud. Kalau geografis sulit terjangkau juga membuka peluang kegiatan lokasi,” kata Abun.
Acara ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pembangunan daerah. (rls/pbn)
