Simonev dipadukan dengan DTSEN untuk memastikan program intervensi dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marini, di Manokwari mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah.
“Program intervensi yang dilakukan provinsi di tujuh kabupaten harus dievaluasi supaya bisa diketahui tepat sasaran atau tidak,” ujar Ortisanz.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah meluncurkan Sistem Terpadu Monitoring dan Evaluasi (Simonev) untuk memudahkan proses evaluasi secara menyeluruh sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Sistem tersebut nantinya dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga perumusan program intervensi dan penyaluran bantuan sosial dalam menangani masalah kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Dengan adanya aplikasi Simonev, pemerintah bisa mengidentifikasi program dan bantuan seperti apa yang lebih cocok dan tepat sasaran,” kata Ortisanz.
Ia menjelaskan, ada tiga program unggulan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Ketiga program tersebut masing-masing menyasar sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan lintas sektor agar program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat dapat diimplementasikan secara terpadu serta memiliki sasaran dan indikator capaian yang jelas.
“Perlu saya sampaikan, realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester I baru berkisar 12 persen. Ini perlu perhatian serius,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, kata Ortisanz, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 98,46 ribu jiwa. Angka tersebut turun satu poin persentase dibandingkan September 2024.
Tingkat kemiskinan Papua Barat dalam lima tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2025, bergerak fluktuatif. Pada 2021 tercatat sebesar 21,84 persen, kemudian turun menjadi 21,33 persen dan kembali turun menjadi 20,49 persen. Angka tersebut selanjutnya meningkat menjadi 21,66 persen sebelum kembali menurun pada 2025.
“Meski tren lima tahun menurun, tetapi perlu disadari bahwa Papua Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga secara nasional,” ujar Ortisanz. (pbn)
