***
***
Inflasi Maret 2026 masih terkendali di Papua Barat, namun lonjakan harga pangan terutama cabai dan ikan mendorong kenaikan harga di Papua Barat Daya, dengan Kota Sorong mencatat inflasi tertinggi.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit dan ikan menjadi pemicu utama inflasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Maret 2026.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Provinsi Papua Barat tercatat relatif rendah secara bulanan (month-to-month/mtm), yakni sebesar 0,05 persen. Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya mengalami inflasi lebih tinggi sebesar 1,04 persen.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyampaikan bahwa tekanan inflasi pada Maret 2026 didorong terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas utama seperti cabai rawit, ikan tuna, dan ikan kembung.
“Komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya cabai rawit dan berbagai jenis ikan yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah,” ujar Merry dalam siaran pers di Manokwari, Rabu (1/4/2026).
Secara spasial, Kota Sorong menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni mencapai 1,35 persen (mtm), disusul Kabupaten Sorong sebesar 0,38 persen dan Sorong Selatan sebesar 0,20 persen.
Di Papua Barat, inflasi terjadi lebih moderat dengan Manokwari mencatat inflasi sebesar 0,05 persen pada periode yang sama.
Selain cabai rawit, komoditas lain yang turut mendorong inflasi antara lain ikan tuna, ikan kembung, dan ikan teri. Kenaikan harga komoditas tersebut menunjukkan bahwa faktor pasokan dan distribusi hasil perikanan serta hortikultura masih menjadi tantangan di wilayah ini.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi atau mengalami penurunan harga, seperti angkutan udara, daging ayam ras, dan beberapa jenis sayuran.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi di Papua Barat tercatat sebesar 3,51 persen, sedangkan Papua Barat Daya mencapai 4,09 persen.
Menurut Merry, meskipun inflasi masih dalam kategori terkendali, pemerintah daerah perlu tetap mewaspadai fluktuasi harga komoditas pangan yang cenderung sensitif terhadap gangguan pasokan.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai dan ikan yang sangat memengaruhi inflasi daerah,” tambahnya.
BPS juga mencatat bahwa secara umum, seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Maret 2026 mengalami inflasi, tanpa adanya wilayah yang mengalami deflasi.
Dengan tren tersebut, dinamika harga pangan diperkirakan masih akan menjadi faktor utama yang menentukan pergerakan inflasi di wilayah Papua Barat dalam beberapa bulan ke depan. (pbn)
