***
***
BPS akan survei 30 juta pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi, dengan fokus pada ekonomi digital.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sensus ekonomi itu merupakan kegiatan strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, sensus ekonomi bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif mengenai seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian.
“Hasilnya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, serta penguatan daya saing nasional,” ujarnya dalam Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, sensus ekonomi menyasar perusahaan dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Ia menyebut sensus itu akan menghasilkan gambaran terbaru perkembangan perusahaan di Tanah Air yang sebagian belum tertangkap pada sensus ekonomi 10 tahun lalu.
“Setelah covid-19, terjadi perubahan-perubahan terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai level yang terbesar terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dari sensus itu akan didapati data-data yang terkait dengan karakteristik perusahaan, profil perusahaan, hingga perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan itu.
“Kemudian kita akan menanyakan aktivitas dari konsepnya seperti apa, sehingga kita juga nanti akan bisa melihat margin yang kita dapatkan dari perkembangan perusahaan. Kemudian akan ada juga pertanyaan terkait dengan ekonomi hijau,” ujar Zulkipli.
Menurutnya, sensus kali ini akan banyak pembaruan jika dibandingkan dengan sensus 10 tahun yang lalu. “Misalnya ekonomi digital. Sekarang perdagangan secara online itu banyak tidak terlacak, nanti kita akan coba melacak. Kemudian industri digital, youtuber, di rumah-rumah banyak aktivitas ekonomi, itu pada 2016 tidak ada. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui, untuk kita lihat ke depannya mau bagaimana Indonesia 10 tahun ke depan,” paparnya
Zulkipli menyebut anggaran untuk sensus ekonomi tahun ini mencapai Rp1,3 triliun. “Saat ini dukungan anggaran masih bagus walau ada kondisi efisiensi. Karena ini adalah amanat UU maka Sensus Ekonomi 2026 ini harus dilaksanakan. Total anggaran sekitar Rp1,3 triliun,” jelasnya.
Untuk pelaksanaannya, BPS bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan asosiasi untuk menghubungkan kepada entitas di bawahnya. Mulai kemarin, publikasi Sensus Ekonomi 2026 untuk perusahan-perusahaan itu telah dimulai.
“Dalam tahapan ini kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan asosiasi. Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang menaungi industri-industri yang ada di bawah mereka. Kami minta dukungan dari mereka untuk mendapatkan data-data yang kami inginkan dari semua perusahaan,” papar Zulkipli.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty mengatakan, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) akan turut menyosialisasikan sensus kepada perusahaan. Mereka akan menyampaikan seperti apa sensus ekonomi lebih detail kepada pelaku usaha.
“Pelaku usaha ini nanti kita berikan informasi yang lebih jelas supaya mereka paham maksud dan tujuan sensus ekonomi ini. Sebagaimana survei terakhir, 68% pelaku usaha bersedia menjadi responden asal tujuan dan manfaatnya jelas,” tukas Molly. (mid/pbn)
