***
***
Capai 92,7 Persen dari Pagu, Belanja APBN Dorong Aktivitas Ekonomi dan Layanan Publik di Papua Barat.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Desember 2025 di wilayah kerja lingkup KPPN Manokwari mencapai Rp12,28 triliun atau 92,7 persen dari total pagu sebesar Rp13,24 triliun.
Capaian ini mencerminkan kuatnya peran APBN dalam menopang aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dan wilayah sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Kurniawan Santoso, dalam Press Conference Kitong Pu APBN yang digelar di Manokwari, Senin (27/1/2026). Ia menjelaskan, realisasi belanja APBN tahun 2025 terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,27 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp8,00 triliun.
“Secara keseluruhan, kinerja belanja APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari menunjukkan serapan yang sangat baik, meskipun secara tahunan mengalami kontraksi 13,5 persen year on year dibandingkan tahun 2024,” ujar Kurniawan.
Dari sisi dinamika bulanan, realisasi belanja APBN pada Desember 2025 justru mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,4 persen month to month dibandingkan November. Lonjakan ini menunjukkan akselerasi belanja pada akhir tahun anggaran, baik pada belanja kementerian/lembaga maupun penyaluran TKD ke pemerintah daerah.
Untuk belanja pemerintah pusat, tingkat penyerapan mencapai 91,9 persen dari pagu, sementara belanja transfer ke daerah terealisasi 94,3 persen dari pagu. Belanja pegawai mencatat serapan tertinggi sebesar 97,3 persen, diikuti belanja modal 94,4 persen, belanja barang 91,7 persen, belanja lainnya 88,0 persen, dan belanja bantuan sosial 65,6 persen.
Sementara itu, penyaluran TKD menunjukkan kinerja yang solid, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) tersalur 96,9 persen, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) 97,3 persen, Dana Otonomi Khusus 100 persen, serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik 94,9 persen. Dana Desa tercatat tersalur 84,0 persen hingga akhir tahun.
Menurut Kurniawan, belanja APBN di wilayah KPPN Manokwari tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah.
“APBN hadir menjaga daya beli masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur, serta memastikan layanan dasar pemerintah tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia menegaskan, ke depan KPPN Manokwari akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan APBN semakin tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. (pbn)
