***
***
Sinergi lintas provinsi ditegaskan untuk lindungi hutan hujan Papua dan dorong ekonomi non-deforestasi sejalan visi Papua Emas 2041.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua mendeklarasikan Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan sebagai langkah memperkuat sinergi lintas wilayah dalam menjaga bentang alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Penandatanganan piagam kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangkaian Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua yang digelar di Manokwari, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan komitmen kerja sama antarpemerintah provinsi sejatinya telah dirintis sejak Papua masih terdiri dari dua provinsi. Namun, pascapemekaran menjadi enam provinsi, sinergi dan koordinasi perlu diperkuat kembali dalam kerangka baru.
“Kesepakatan ini harus dilanjutkan dan diperkuat. Papua harus dikelola sebagai satu kesatuan bentang hidup ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis yang utuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut dibangun melalui rangkaian pertemuan dan konsolidasi sejak 2025, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan berkelanjutan lintas provinsi sesuai visi Papua Emas 2041 yang tertuang dalam Rancangan Induk Pembangunan Papua (RIPP).
Tanah Papua dikenal sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh terbesar di kawasan Asia-Pasifik. Di tengah tuntutan konservasi global dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi.
Melalui pendekatan joined-up government, Pemerintah Provinsi Papua Barat menginisiasi agenda strategis yang berpuncak pada forum para gubernur. Dominggus menyebut inisiatif ini juga menghidupkan kembali semangat kerja sama yang selama ini dibangun melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua serta diperkuat dengan sembilan pesan Lembah Baliem.
Forum tersebut diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan, terutama melalui dukungan riset dan solusi iklim berbasis alam (Nature-based Climate Solutions/NbCS).
Momentum ini dinilai relevan di tengah transisi pemerintahan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto serta pasca penyelenggaraan UNFCCC COP30 di Brasil.
Melalui inisiasi Papua Delivery Unit (Badan Kolaborasi), hasil Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions akan dirangkum dan diintegrasikan dalam rumusan kesepakatan bersama enam gubernur. Fokusnya adalah memastikan komitmen politik diperkuat oleh data dan temuan ilmiah yang kredibel, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bergantung pada deforestasi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Internasional ke-12 dan Konferensi Nature-based Climate Solutions (NbCS) yang mempertemukan sains, kebijakan, dan komitmen politik dalam satu forum terpadu. (pbn)
