***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat memproyeksikan perekonomian Papua Barat pada 2026 tumbuh pada kisaran 2,3–3,1 persen (year on year/yoy), dengan inflasi yang tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional.
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Setian menyampaikan bahwa prospek ekonomi daerah masih solid meski dibayangi ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan harga komoditas.
“Perekonomian Papua Barat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global, didukung konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, perbaikan perdagangan antarwilayah, dan peningkatan investasi,” ujarnya saat menyampaikan Outlook Perekonomian Daerah pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Manokwari, Selasa (2/12/2025).
Dalam paparannya, Setian menjelaskan bahwa pada Triwulan III 2025, ekonomi Papua Barat terkontraksi 0,13 persen (yoy), membaik dari -0,23 persen pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,04 persen (yoy) pada periode yang sama.
Untuk 2025, BI memproyeksikan pertumbuhan Papua Barat berada pada kisaran 5,4–6,2 persen, sebelum melandai secara natural ke level 2,3–3,1 persen pada 2026 seiring normalisasi produksi sektor-sektor utama.
Di sisi inflasi, BI memperkirakan inflasi Papua Barat pada 2026 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1 persen, setelah realisasi inflasi berjalan 2024 mencapai 2,53 persen.
Setian lalu menegaskan komitmen BI Papua Barat memperkuat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta lintas pemangku kepentingan lainnya.
Upaya tersebut meliputi: penguatan sistem peringatan dini inflasi, pemanfaatan digitalisasi pasar dan konektivitas logistik, percepatan adopsi pembayaran digital dan QRIS, serta peningkatan inklusi pembiayaan bagi UMKM.
“Dengan proyeksi pertumbuhan yang tetap positif dan inflasi terkendali, BI optimistis perekonomian Papua Barat pada 2026 akan berada dalam lintasan pemulihan yang berdaya tahan,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah menyiapkan arah kebijakan ekonomi 2026 dengan menekankan tiga pilar, yakni: 1) menjaga stabilitas melalui penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, 2) mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah (industri padat karya, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi skala UMKM, ekonomi kreatif dan budaya, penguatan rantai nilai perikanan dan hasil laut), dan 3) penguatan UMKM, pembiayaan inklusif, dan digitalisasi ekonomi.
Gubernur menyebut bahwa dinamika global mendorong daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta memperbesar kapasitas ekonomi lokal.
“Pola perekonomian kita mulai berubah dari ketergantungan pada satu sektor komoditas menuju struktur yang lebih beragam dan inklusif. Inilah fondasi yang menjadi modal kita memasuki 2026,” ujar Gubernur Mandacan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, BI, perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Menurutnya, sektor UMKM, industri padat karya berbasis lokal, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, serta rantai nilai perikanan menjadi fokus transformasi ekonomi daerah tahun depan.
Pada kesempatan itu, para peserta juga mengikuti siaran PTBI nasional yang dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presiden RI Prabowo Subianto, beserta para menteri Kabinet Merah Putih. (pbn)
