***
***
Program edukasi perbankan dan akses pembiayaan diprioritaskan untuk mendukung pelaku UMKM serta mencegah praktik investasi ilegal dan pinjol.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya berkomitmen memperluas literasi serta inklusi keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.
Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.
“Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” kata Mahendra di Manokwari, Papua Barat, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa, perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti, pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, hingga akses pembiayaan.
Keberdaan kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.
“Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.
Menurut dia, optimalisasi program edukasi dan sosialisasi berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.
Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif untuk meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh,” kata Mahendra.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap agar OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.
Kemudahan akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit sangat membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
“Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ucap Dominggus. (pbn)
