***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Hingga 31 Agustus 2025, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh pemerintah daerah di Regional Papua Barat mencapai Rp9,7 triliun atau 52,5 persen dari total alokasi Rp18,6 triliun. Kementerian Keuangan menilai kinerja ini masih perlu dioptimalkan, terutama pada sejumlah komponen TKD dengan serapan rendah.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Papua Barat, Satriyo Budi Cahyono, menjelaskan bahwa alokasi TKD tahun 2025 terdiri atas enam komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Insentif Fiskal (IF).
“Dari jumlah itu, DAU menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yaitu Rp4,9 triliun atau 64,6 persen dari pagu,” kata Satriyo dalam keterangan pers Kitong Pu APBN hingga 31 Agustus 2025, Selasa (30/9/2025).
Ia merinci, DBH terealisasi Rp2,3 triliun atau 48,9 persen, DAK Rp814 miliar atau 47,6 persen, DD Rp783,7 miliar atau 56,9 persen, IF Rp18,3 miliar atau 50 persen, serta Dana Otsus Rp977,3 miliar atau 30 persen.
Satriyo menegaskan pemerintah daerah perlu mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat TKD dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
“APBN hadir sebagai instrumen stabilitas dan pembangunan. Namun realisasi TKD harus dioptimalkan dengan akselerasi belanja pemerintah daerah serta pemenuhan syarat penyaluran sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dukungan TKD tercatat mendominasi struktur APBD Papua Barat, dengan kontribusi mencapai 92,8 persen terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pusat.
Selain itu, belanja APBN regional juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, hingga pengendalian inflasi.
“TKD diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat pencapaian program prioritas nasional,” tutur Satriyo. (pbn)
