***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari — Perekonomian Papua Barat masih bertumpu pada sektor ekstraktif, terutama minyak dan gas bumi. Ketergantungan ini membuat struktur ekonomi rentan terhadap gejolak global sekaligus gagal menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat.
Analisis terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut, sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan UMKM justru menjadi kunci pertumbuhan inklusif.
Kepala LPEM FEB UI, Jahen Farul Rezki, memaparkan bahwa pada 2024 subsektor pertambangan migas menyumbang 23,81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat, sementara industri pengolahan migas melonjak hingga 41,40 persen. Jika digabung, keduanya mendominasi 65,21 persen PDRB.
“Ketika ekonomi hanya bertumpu pada sektor ekstraktif, risikonya sangat tinggi. Fluktuasi harga komoditas global bisa langsung mengguncang stabilitas daerah,” kata Rezki dalam Seminar Nasional Papedanomics Papua Barat 2025 di Manokwari, Kamis (18/9/2025).
Meski mendominasi PDRB, sektor pertambangan dan industri pengolahan hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Data BPS Agustus 2024 mencatat industri pengolahan menampung 5,04 persen pekerja, sementara pertambangan lebih kecil lagi, hanya 0,75 persen. Sebaliknya, 41,61 persen tenaga kerja Papua Barat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Artinya, sektor bernilai besar ternyata eksklusif dan tidak menciptakan lapangan kerja luas. Bebannya justru ditanggung sektor padat karya tradisional,” ujarnya.
Potensi Padat Karya
Rezki menekankan bahwa transformasi menuju sektor padat karya adalah jalan keluar. Mengutip Amartya Sen, ia menegaskan pekerjaan produktif memberi kebebasan substantif bagi masyarakat miskin. Sektor padat karya – seperti perikanan, pertanian, dan UMKM – terbukti memiliki elastisitas tinggi dalam menyerap tenaga kerja.
“Di Indonesia timur, sektor padat karya justru lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Papua Barat harus memperkuat sektor ini untuk menyeimbangkan ketimpangan,” katanya.
Secara nasional, sektor pertanian mencatat elastisitas pertumbuhan tertinggi pada periode 2023–2024. Artinya, setiap pertumbuhan 1% PDB sektoral menghasilkan perluasan lapangan kerja lebih besar dibanding sektor lain. Namun, tingginya proporsi tenaga kerja informal di Papua Barat menegaskan pentingnya dorongan formalisasi agar pekerja memiliki akses perlindungan sosial dan kepastian kerja.
Rezki juga mencontohkan praktik baik dari sejumlah daerah dan negara: agroindustri hortikultura di Jawa Tengah meningkatkan pendapatan petani hingga 50 persen, industri perikanan rumah tangga Vietnam menyumbang 5 persen ekspor global, dan Bangladesh membuktikan industri tekstil padat karya mampu menyerap 80 persen tenaga kerja nasional.
“Papua Barat bisa meniru model serupa pada sektor perikanan, pala, sagu, dan produk perkebunan lokal,” jelasnya.
Hilirisasi dan Kebijakan
Potensi sumber daya laut Papua Barat sangat besar, terutama ikan pelagis kecil dengan estimasi produksi 4,43 juta ton per tahun. Komoditas hortikultura khas, seperti pala Fakfak, juga berpeluang menjadi produk ekspor unggulan.
Rezki menekankan pentingnya hilirisasi agar nilai tambah tidak hilang ke luar daerah. Produk ikan bisa didiversifikasi menjadi beku, fillet, hingga surimi, sementara sagu dikembangkan sebagai pangan lokal maupun bahan biomaterial.
“Jika hanya mengandalkan ekspor mentah, maka nilai tambah akan terus lari keluar. Industrialisasi berbasis komoditas lokal perlu segera dipacu,” tegasnya.
Namun, transformasi ekonomi Papua Barat memerlukan dukungan kebijakan. Indeks inklusi keuangan Papua Barat baru mencapai 81,3 persen pada 2022, lebih rendah dari rata-rata nasional 85,1 persen. Literasi keuangan juga tertinggal, meski akses kredit mulai membaik.
Infrastruktur dasar seperti transportasi, cold storage, dan elektrifikasi desa menjadi prioritas. Selain itu, regulasi ramah UMKM – termasuk penyederhanaan izin usaha dan insentif fiskal – harus segera diwujudkan.
“UMKM hanya bisa berkembang bila ada lingkungan pendukung yang menekan biaya transaksi. Itu syarat mutlak pertumbuhan inklusif,” ujar Rezki.
Laporan LPEM FEB UI menegaskan paradoks Papua Barat: kaya dari migas, tetapi lapangan kerja ditopang sektor pertanian. Jalan menuju pertumbuhan inklusif ada pada penguatan sektor padat karya, hilirisasi produk lokal, dan kebijakan pro-UMKM.
“Transformasi ke sektor padat karya bukan pilihan, melainkan keharusan jika Papua Barat ingin keluar dari paradoks ekonomi ekstraktif dan menuju pembangunan yang adil bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Rezki. (sem/pbn)
