***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Bulog menegaskan pentingnya menjaga harga pangan tetap terjangkau sekaligus memperluas inklusivitas keuangan bagi masyarakat Papua Barat. Pesan tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk “Harga Terjangkau, Inklusivitas Keuangan Terwujud, dan Ekonomi Masyarakat Terjaga” yang digelar di Manokwari, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari Sinergi Stabilitas Inflasi dan Akselerasi Industri (Pesta Sinoli) Papua Barat 2025 serta perayaan Hari Statistik Nasional (HSN). Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang diskusi publik untuk membahas stabilitas harga, ketersediaan data ekonomi yang akurat, serta peran distribusi pangan dalam menjaga daya beli masyarakat.
Perwakilan BI Papua Barat, Fadhil Akbar Purnama, menegaskan kestabilan harga pangan merupakan kunci mengendalikan inflasi.
“Harga yang terjangkau memberi ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat inklusivitas keuangan,” ujarnya.
Fadhil menjelaskan, inflasi Manokwari pada 2025 dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain panen cabai rawit yang tidak serentak akibat curah hujan tinggi, gangguan pasokan tomat karena hama, kenaikan harga avtur yang memicu naiknya ongkos transportasi udara, serta tingginya biaya logistik akibat keterbatasan infrastruktur.
Untuk mengatasi hal itu, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat dan Papua Barat Daya menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Upaya yang ditempuh mencakup gerakan pangan murah, pembentukan toko pangan murah, kerja sama antar daerah untuk pasokan komoditas, hingga edukasi publik melalui media massa,” jelasnya.
Statistisi Ahli Madya BPS Papua Barat, Lasmini, menekankan pentingnya data statistik dalam mendukung kebijakan ekonomi di daerah.
“Data inflasi, konsumsi rumah tangga, dan tren pengeluaran masyarakat menjadi landasan perumusan kebijakan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, BPS tengah menyiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan menghasilkan Statistical Business Register (SBR). Basis data usaha tersebut akan menyajikan indikator makro perekonomian, demografi usaha, struktur perekonomian, hingga performa bisnis.
“SBR akan membantu dunia usaha memperoleh informasi pasar yang akurat, merencanakan bisnis, mengidentifikasi peluang investasi, sekaligus memperkuat daya saing,” jelasnya.
Asisten Manager Supply Chain & Pelayanan Publik Bulog Kantor Cabang Manokwari, Devanda Anggi Mahardikaraga, mengungkap tantangan distribusi bahan pokok, seperti terbatasnya moda angkutan, rendahnya literasi digital sebagian pengecer, tingginya ongkos logistik, serta penyalahgunaan kemasan beras SPHP.
Bulog mengajukan sejumlah solusi, di antaranya subsidi ongkos angkut ke pedalaman bersama pemerintah daerah, penunjukan langsung pengecer penyalur SPHP, serta evaluasi distribusi bersama TPID.
“Kami berkomitmen menjaga ketersediaan beras dan komoditas pokok lain agar stabil di pasaran,” tegas Devanda.
Sementara itu, perwakilan CV Makmur Perkasa, Feblly Varyani Darenta, menyebut tantangan distribusi bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng, antara lain fluktuasi harga dari pemasok, regulasi HET pemerintah, persaingan antar distributor, hingga maraknya belanja daring.
“Perusahaan menerapkan strategi subsidi silang harga, penurunan margin, perluasan area distribusi, hingga penggunaan teknologi digital untuk menjaga kelancaran distribusi,” kata Feblly.
Talkshow ini dihadiri pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan media. Agenda tersebut diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga harga terjangkau, memperluas keuangan inklusif, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan regional dan global. (pbn)
