***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – osen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengkritik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai kerusakan ekosistem yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh negara.
“Kalau misal kita gunakan cost and benefit analysis, itu cost-nya jauh lebih besar,” ujar Fahmy saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).
Ia mencontohkan kasus korupsi tambang PT Timah di Bangka Belitung. Kerusakan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun.
“Itu biaya perusahaan lingkungan, dihitungnya seperti itu,” katanya.
Menurut Fahmy, kerugian di Raja Ampat bisa lebih besar. Wilayah ini ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark karena kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Raja Ampat juga merupakan habitat berbagai flora dan fauna endemik yang hanya hidup di kawasan itu.
Ia menilai reklamasi tak cukup memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. “Misal perusakan ekosistem menyebabkan punahnya ikan-ikan yang langka. Kan tidak bisa dihidupkan lagi. Yang bisa direklamasi itu fisik tanahnya,” ujarnya.
Lima perusahaan sempat mengantongi IUP untuk menambang di Raja Ampat. Namun, sejak 10 Juni 2025, pemerintah mencabut izin empat perusahaan. Hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi.
Pelaksana tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya Kurnia, menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Termasuk pemulihan flora dan fauna di Pulau Gag.
“Kami telah menanam puluhan ribu bibit tanaman endemik pada lebih dari 130 hektare lahan bekas tambang, serta memantau kualitas air dan keanekaragaman hayati secara berkala,” ujarnya.
Perusahaan juga menjalankan program transplantasi terumbu karang serta konservasi Penyu Sisik, spesies dilindungi yang terancam punah menurut IUCN. Raja Ampat menjadi salah satu habitat utamanya. (tem)
