***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Piet Bukorsyom, menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Kakao Ransiki kepada Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran.
Penyerahan ini dilakukan di sela-sela kegiatan Rembug Paripurna Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan di RM Otawar, Distrik Oransbari, Manokwari Selatan, pada Senin (17/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Piet Bukorsyom didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Achmad Djunaidi, serta Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah penting dalam perlindungan dan pengakuan terhadap produk unggulan daerah, khususnya Kakao Ransiki, yang telah diakui sebagai produk dengan indikasi geografis khas Manokwari Selatan.
Dalam sambutannya, Piet Bukorsyom menekankan pentingnya pemanfaatan, perlindungan, serta pengawasan kekayaan intelektual, khususnya bagi para pemangku kepentingan, kelompok kontak tani, dan nelayan di Kabupaten Manokwari Selatan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membentuk tim pengawas dan memperkuat kelembagaan Indikasi Geografis Kakao Ransiki. Tim ini nantinya akan berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas produk, melindungi reputasi Kakao Ransiki, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sertifikat Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada produk yang memiliki karakteristik khusus akibat faktor geografis wilayah tertentu. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan Kakao Ransiki dapat semakin dikenal luas dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham Papua Barat dalam mendorong perlindungan dan pengembangan produk lokal.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung para petani dan pelaku usaha kakao di wilayahnya agar dapat memanfaatkan sertifikat ini secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rls/pbn)
