***
***
KPP Pratama Manokwari catat realisasi Rp49,30 miliar, sektor administrasi pemerintahan dan PPN dominasi kontribusi.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari mencatat penerimaan pajak periode Januari 2026 sebesar Rp49,30 miliar atau tumbuh 26,13 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp39,08 miliar.
Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Manokwari Agung Sulistiyono di Manokwari, Jumat, mengatakan realisasi tersebut setara 4,84 persen dari target tahunan sebesar Rp1,01 triliun.
“Pertumbuhan ini mencerminkan tren pemulihan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp34,47 miliar atau 69,91 persen dari total penerimaan Januari 2026.
Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menempati posisi berikutnya dengan realisasi Rp21,39 miliar yang terdiri atas PPh Pasal 21 sebesar Rp9,07 miliar, PPh final Rp4,98 miliar, serta PPh potongan dan pungutan lainnya Rp5,34 miliar.
Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang Rp1,15 miliar atau 2,35 persen, dan jenis pajak lainnya terealisasi Rp7,71 miliar.
Berdasarkan sektor usaha, administrasi pemerintahan mendominasi dengan kontribusi 51,44 persen atau Rp25,33 miliar. Disusul industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing Rp8,73 miliar dan Rp7,17 miliar.
Agung menyebut sektor industri pengolahan mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan 1.038 persen dibanding Januari 2025 yang hanya Rp766,6 juta. Kenaikan tersebut menunjukkan pemulihan aktivitas industri dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan.
Wilayah kerja KPP Pratama Manokwari meliputi Kabupaten Manokwari sebagai kontributor terbesar dengan porsi 68,11 persen, disusul Teluk Bintuni 19,95 persen, Teluk Wondama 5,45 persen, Manokwari Selatan 3,71 persen, dan Pegunungan Arfak 2,78 persen.
“Manokwari menjadi penyumbang terbesar karena terdapat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta banyak instansi kementerian dan lembaga,” kata Agung. (pbn)
