***
***
Penyaluran TKD dominasi realisasi Januari 2026, DJPb sebut APBN tetap solid jaga stabilitas ekonomi regional.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari 2026 mencapai Rp1,49 triliun atau 6,7 persen dari total pagu Rp22,39 triliun.
Kepala DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Jumat, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp305,9 miliar dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) Rp1,19 triliun.
“Ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen utama penggerak ekonomi regional di awal tahun,” ujar Kobir.
Penyaluran TKD menjadi komponen terbesar, meliputi dana alokasi umum (DAU) Rp896 miliar, dana bagi hasil (DBH) Rp120,6 miliar, serta dana alokasi khusus (DAK) Rp176,9 miliar. Sementara dana otonomi khusus (otsus) dan dana desa belum tersalurkan hingga Januari 2026.
Di sisi lain, kinerja belanja kementerian/lembaga mengalami peningkatan 32,5 persen secara tahunan dibanding Januari 2025. Realisasi tersebut ditopang belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pusat di daerah sebesar Rp249,8 miliar.
Kobir menyebut komponen belanja barang dan belanja modal belum signifikan, namun akan meningkat seiring percepatan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek fisik.
Untuk Papua Barat, realisasi TKD tercatat Rp658,91 miliar atau 6,92 persen dari pagu Rp9,52 triliun. Sedangkan Papua Barat Daya mencapai Rp534,56 miliar atau 9,49 persen dari pagu Rp5,63 triliun.
Menurut dia, sinergi APBN dan APBD menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengendalian inflasi, serta penurunan kemiskinan di kedua provinsi tersebut.
“Kinerja fiskal awal tahun menunjukkan ruang optimalisasi yang masih dapat dipercepat agar berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Kobir. (pbn)
