***
***
Dari Deklarasi Manokwari hingga beasiswa, kemitraan diarahkan pada perlindungan hutan, riset, dan penguatan SDM Papua.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memperkuat diplomasi pembangunan berkelanjutan dengan menjajaki peluang kerja sama strategis bersama Pemerintah Inggris, mencakup perlindungan lingkungan, riset keanekaragaman hayati, pendidikan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia Papua.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey yang berlangsung di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Gubernur Dominggus menjelaskan, hubungan kerja sama Papua Barat dengan Kedutaan Besar Inggris telah terbangun sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2017–2022, yang salah satu tonggaknya adalah lahirnya Deklarasi Manokwari sebagai komitmen daerah dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya, sekaligus membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian, tantangan, dan peluang dukungan Pemerintah Inggris ke depan,” ujar Dominggus dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Rabu (4/2/2026).
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerjemahkan komitmen Deklarasi Manokwari ke dalam kebijakan konkret, salah satunya melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam kebijakan tersebut, sekitar 70 persen wilayah daratan ditetapkan sebagai kawasan lindung, serta 50 persen wilayah laut dikelola dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan.
“RTRW yang kami tetapkan selaras dengan RTRW kabupaten maupun nasional, sehingga menjadi pijakan hukum yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan,” katanya.
Selain RTRW, Papua Barat juga memiliki landasan hukum melalui kebijakan otonomi khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan 23 peraturan daerah khusus yang mengatur, antara lain, pengakuan dan perlindungan hutan adat. Kebijakan tersebut saat ini telah memasuki tahap implementasi di lapangan.
Pihak Kedutaan Besar Inggris merespons positif langkah Papua Barat tersebut. Dalam pertemuan itu, disampaikan pula bahwa Pemerintah Inggris tengah melakukan pembahasan awal dengan Kementerian Kehutanan terkait pendataan dan registrasi hutan adat di Papua.
Dominggus juga mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri dua agenda internasional yang akan digelar di Manokwari pada 9–14 Februari 2026, yakni 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference. Kedua forum ini diproyeksikan memperkuat posisi Papua Barat sebagai provinsi yang berkomitmen pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan berbasis alam.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat Charlie D Heatubun menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis lanskap ridge to reef agar agenda nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan biodiversitas serta hak masyarakat adat.
Dalam konteks riset, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens untuk pemetaan kawasan tumbuhan penting yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan penataan ruang. Salah satu implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan lanskap ridge to reef.
Menutup pertemuan, Duta Besar Inggris Dominic Jermey menyampaikan tawaran program beasiswa bagi mahasiswa Papua untuk melanjutkan studi di Inggris. Tahun ini menjadi momentum awal, dengan tercatatnya pendaftar mahasiswa asal Papua untuk program tersebut.
“Ini pertama kalinya ada aplikasi dari orang asli Papua untuk melanjutkan studi di Inggris. Kami berharap ke depan semakin banyak mahasiswa dari Papua Barat yang dapat mengakses universitas di Inggris,” ujarnya. (pbn)
