***
***
Forum konsolidasi dinilai perkuat sinergi pemangku kepentingan; revitalisasi sekolah di wilayah 3T diminta jadi prioritas.
Papuabaratnews.id, Sorong –- Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengapresiasi pelaksanaan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai forum strategis memperkuat kolaborasi dan percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Kegiatan yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat Daya tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, pada 4–6 Maret 2026.
Filep menilai forum ini menjadi ruang konstruktif untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP ini. Para kepala daerah, baik Gubernur Papua Barat maupun Papua Barat Daya beserta jajaran pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab besar mewujudkan visi Papua Cerdas. Kolaborasi pemegang kebijakan menjadi kunci karena persoalan pendidikan kita masih kompleks,” ujar Filep dalam keterangan resmi, pada Kamis (5/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan pendidikan nasional, antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi sekolah, digitalisasi sekolah, serta evaluasi nasional lewat Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Filep berharap sekolah-sekolah di Tanah Papua, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi prioritas program pembangunan pendidikan. Untuk itu, peran aktif dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota dibutuhkan dalam menyiapkan data pendukung agar proses realisasi program kementerian dapat dipercepat.
“Program revitalisasi sekolah sangat baik karena membantu mengurangi beban anggaran daerah. Pemerintah daerah harus proaktif memanfaatkan program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak pada sektor pendidikan,” katanya.
Menurutnya, prioritas revitalisasi juga perlu menyasar sekolah-sekolah di pedalaman, termasuk sekolah yang dikelola yayasan dan telah lama mengabdi di Tanah Papua.
“Realisasi program pemerintah pusat di pelosok akan menjadi motivasi besar bagi para penggerak pendidikan yang selama ini bekerja tulus di daerah terpencil,” ujarnya.
Ia menekankan revitalisasi sekolah tidak membedakan status negeri maupun swasta. Bahkan, dalam beberapa kebijakan, pemerintah pusat mendorong optimalisasi peran sekolah swasta.
Filep mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala sekolah dan pengurus yayasan untuk mendorong partisipasi aktif menyambut program tersebut.
“Saya siap mendukung penuh agar revitalisasi sekolah di wilayah 3T, khususnya Tanah Papua, menjadi prioritas pembangunan pendidikan,” ucap senator asal Papua Barat itu.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya yang membuka kegiatan serta seluruh pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP Papua Barat yang berkomitmen mendukung percepatan pembangunan pendidikan. (pbn)
