***
***
Sinergi Pemprov dan kabupaten jaga status UHC non cut off, pastikan akses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten di wilayah tersebut berhasil mempertahankan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 98 persen selama periode 2025 hingga 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Dwi Sulistyono Yudo, mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat Papua Barat mendapatkan akses jaminan kesehatan secara merata.
“Seluruh daerah di Papua Barat saat ini berstatus Universal Health Coverage (UHC) non cut off. Ini menunjukkan sinergi yang solid antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah,” kata Dwi di Manokwari, Selasa (27/1/2026), seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan, status UHC non cut off memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sejak hari pertama terdaftar sebagai peserta JKN, tanpa harus menunggu masa aktif atau terkendala persoalan administrasi.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh kebijakan masing-masing pemerintah daerah yang secara konsisten memasukkan pembiayaan Program JKN dalam perencanaan dan penganggaran daerah, guna menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan UHC, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi di lapangan,” ujarnya.
Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga aktif melakukan pendataan penduduk, mengusulkan kepesertaan JKN, serta menjaga keaktifan peserta, termasuk memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib.
BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus menggencarkan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN, yang diperkuat dengan kemudahan akses layanan administrasi melalui berbagai kanal digital, seperti WhatsApp PANDAWA, Mobile JKN, BPJS Keliling, BPJS Online, hingga layanan virtual lainnya.
“Dengan status UHC non cut off, masyarakat Papua Barat memiliki kepastian akses layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Dwi.
Ia menilai dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam pembiayaan Program JKN memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat Papua Barat untuk memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Ke depan, BPJS Kesehatan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat menargetkan tidak hanya mempertahankan cakupan kepesertaan, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara merata di tujuh kabupaten.
“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, kami optimistis Papua Barat dapat terus mempertahankan status UHC non cut off serta menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Dwi. (pbn)
