***
***
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru, menghadapi tantangan pengelolaan anggaran. Kredibilitas fiskal di tengah tekanan politik.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani dalam reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).
Selain mengganti Sri Mulyani, Prabowo mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Pada hari yang sama, Prabowo melantik Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai pengganti Budi Arie dan mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhtarudin, sebagai pengganti Abdul Kadir.
Tidak hanya menukar posisi menteri, Prabowo juga melantik pejabat baru dalam jabatan baru. Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan diangkat sebagai Menteri Haji dan Umroh, sementara politikus Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Adapun pengganti Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo belum diumumkan. Sebelum melakukan reshuffle kali ini, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto pada 19 Februari 2025.
Ihwal penggantian Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. “Bukan mundur, bukan dicopot,” ucapnya. Prasetyo menyatakan banyak pertimbangan untuk mengganti Sri Mulyani. “Apa yang menjadi keputusan Presiden, kita doakan bersama-sama semoga itu membawa kebaikan bagi kita semua.”
Sebelumnya, Sri Mulyani dikabarkan mengajukan pengunduran diri setelah kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, dijarah sekelompok orang pada Minggu dini hari (31/8/2025). Menurut beberapa informasi, dia menyampaikan permohonan pengunduran diri dalam pertemuan dengan Prabowo di Hambalang.
Permohonan yang sama kembali dia ajukan di sela rapat kabinet di Istana Negara. Namun Prabowo menolaknya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga memintanya bertahan.
Sri Mulyani bukan pertama kali mengajukan pengunduran diri. Lima bulan lalu, dia mengajukan pengunduran diri karena merasa kecewa lantaran tak dilibatkan dalam pemangkasan anggaran Rp 800 triliun.
Setelah isu pengunduran merebak dan mengguncang pasar, ia menyampaikan bantahan. “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” tuturnya di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada 18 Maret 2025.
Sebelum diangkat sebagai Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya menjabat Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Jabatan ini membuat dia dilihat sebagai “orangnya” Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Soal ini, Purbaya mengklaim kedekatan dengan Luhut seperti kedekatannya dengan tokoh lain. “Saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara,” katanya.
Kredibilitas Fiskal di Bawah Tekanan Politik
Pekerjaaan besar menanti Purbaya. Setelah dilantik, dia mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya tancap gas mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen secepat mungkin. “Saya deg-degan, berat banget,” ujarnya.
Namun, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman, tugas mendesak Purbaya adalah menjaga kredibilitas fiskal. Rizal mengatakan hal ini menjadi tantangan utama, mengingat Purbaya menghadapi tekanan politik dalam belanja negara. “Apakah akan menjadi penjaga kredibilitas atau sekadar eksekutor program belanja besar Prabowo,” ucapnya pada Senin (8/9/2025).
Dalam Nota Keuangan 2026, pemerintah memproyeksikan kenaikan belanja negara 7,3 persen dari outlook 2025 menjadi Rp 3.786,5 triliun. Sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk mendukung sejumlah program prioritas Prabowo, di antaranya makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, ada beban pembayaran bunga utang Rp 833 triliun pada 2026.
Dengan belanja tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Target itu bisa dicapai dengan kenaikan penerimaan pajak 13,5 persen menjadi Rp 2.357,7 triliun. Sedangkan defisit diperkirakan sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen tak mudah dicapai. Sebab, kata dia, ada beberapa persoalan, antara lain produktivitas tenaga kerja rendah, jebakan pendapatan kelas menengah, infrastruktur logistik yang menghambat daya saing perdagangan, dan basis pajak yang sempit membatasi ruang fiskal. Persoalan lain adalah ketidakpastian global akibat perang dagang dan tarif Amerika Serikat.
Menurut Syafruddin, pergeseran pendekatan fiskal dari Sri Mulyani ke Purbaya menjadi tantangan sendiri. Dia mengatakan Sri Mulyani percaya bahwa stabilitas merupakan prasyarat pertumbuhan, sementara Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi bisa diraih jika pemerintah berani mendorong ekspansi. “Pergeseran filosofi ini memiliki dampak besar,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara meminta Purbaya mengembalikan kepercayaan publik dengan mereformasi pajak yang lebih berkeadilan. Caranya, menurut dia, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah. “Menurunkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 8 persen dan menaikkan penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp 7 juta per bulan,” ucapnya.
Bhima juga meminta pemerintah menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit. Selain itu, pajak kekayaan berupa 2 persen pajak untuk aset orang superkaya harus segera diberlakukan untuk menekan ketimpangan sekaligus memperbesar penerimaan negara. Pada aspek belanja, Bhima melanjutkan, pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan. (tem)
