***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan perumusan strategi penguatan kelembagaan, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Forum yang berlangsung di Mansinam Beach Hotel Manokwari, Selasa (26/8/2025), menghadirkan kurang lebih 130 peserta dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, partai politik, dan akademisi.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie mengatakan, penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada 2024 relatif aman meskipun ada sejumlah tantangan yang terjadi di daerah dengan kategori rawan konflik.
Ada dua isu krusial yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada pemilu selanjutnya, yaitu akurasi daftar pemilih tetap (DPT) dan keterwakilan orang asli Papua (OAP) dalam lembaga politik.
“Dari sisi regulasi sudah ideal, tetapi di masih perlu perhatian ekstra. Keterlibatan OAP juga masih rendah, hanya 39 persen calon legislatif OAP,” ujar Elias.
Asisten I Sekda Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marani mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Bawaslu merupakan hal terpenting dalam menyukseskan pesta demokrasi.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas sedangkan Bawaslu berfungsi memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
“Keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sebab keberhasilan pemilu hanya dapat dicapai jika ada kerja sama yang erat dan saling melengkapi,” ujarnya.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Judson Ferdinandus Waprak mendesak pemerintah daerah menyusun rumusan kebijakan afirmasi guna memperkuat keterwakilan OAP dalam lembaga politik.
Kebijakan afirmasi itu harus diwujudnyatakan sehingga OAP memperoleh ruang yang lebih proporsional dalam proses politik, baik sebagai calon legislatif maupun dalam struktur penyelenggara pemerintahan.
“Kami mendesak kebijakan afirmasi yang lebih kuat, agar keterwakilan OAP di lembaga politik semakin nyata,” katanya.
Paskalis Semunya, penggiat demokrasi lokal di Papua Barat, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
“Pengawasan pemilu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar hasilnya bisa lebih objektif dan mencerminkan kehendak rakyat,” ujarnya.
Perlu diketahui, narasumber kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Tenaga Ahli DPR RI Aris Setiawan Yodi, dan Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto.
Narasumber juga turut menyoroti pentingnya kemampuan digital insan Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan informasi di media sosial serta perlu adanya kepastian hukum dalam pengawasan.
Kegiatan evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi memperkuat pengawasan pemilu berbasis digital, partisipatif, dan berintegritas guna mewujudkan demokrasi di Papua Barat yang inklusif. (pbn)
