***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan program konservasi terumbu karang atau tropical forest and coral reefs conservation act (TFCCA) di kawasan Raja Ampat dari pengalihan utang tetap berjalan meski sempat ada pemberian izin tambang nikel.
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Firdaus Agung mengatakan program debt-for-nature swap sebesar US$ 35 juta antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Coral Reef Conservation Agreement (CRCA) yang disepakati.
“Lokasi program TFCCA tetap di bentang laut Kepala Burung Papua dan bentang laut Sunda Kecil-Banda sesuai CRCA,” kata Firdaus seperti dikutip dari Tempo, Selasa (10/6/2025).
Menurut Firdaus, program pengalihan pembayaran utang untuk konservasi terumbu karang adalah kesepakatan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS, di mana dana yang semestinya digunakan untuk membayar utang Indonesia kepada AS dialihkan menjadi hibah untuk mendukung kegiatan konservasi ekosistem terumbu karang di Indonesia. Kesepakatan berlangsung sejak 3 Juli 2024.
“Program direncanakan untuk dilaksanakan selama sembilan tahun,” kata Firdaus
Menurut Firdaus, skema pengalihan utang ini selain merupakan mandat bagi Pemerintah AS yang tertuang dalam undang-undang mereka, yaitu Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA) yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati di negara mitra Pemerintah AS. Indonesia dipilih karena merupakan pusat segitiga karang dunia.
Firdaus menyebutkan pemilihan lokasi karena memiliki nilai strategis keanekaragaman hayati laut yang tinggi.
“Wilayah tersebut juga merupakan lokasi terumbu karang yang penting terhadap perubahan iklim berdasarkan kajian global,” kata Firdaus.
Menurutnya, di bentang laut Sunda Kecil, terdapat ekosistem terumbu karang seluas 329.363,48 hektare, sedangkan luas kawasan konservasi (KK) 5.757.275,15 hektare (48 KK). Pada bentang laut Banda terdapat ekosistem terumbu karang seluas 701.454,15 hektare dengan luas hawasan honservasi 6.351.448,67 hektare (47 KK).
“Pada bentang laut Kepala Burung Papua luas ekosistem terumbu karang 252.962,75 hektare dan luas kawasan konservasi sebesar 5.135.734,17 hektare (17 KK),” kata Firdaus.
Firdaus menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta hektare yang terdiri dari 569 spesies, dengan empat di antaranya merupakan spesies endemik.
Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut lainnya, seperti ikan untuk mencari makan, yang kemudian memberikan manfaat bagi manusia yang menjadikan ikan sebagai sumber pangan.
“Lokasi terumbu karang pun dapat dijadikan objek wisata, yang juga mendatangkan manfaat finansial bagi masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah memantik kritikan publik.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan empat perusahaan yang dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. (tem)
