***
***
Unjuk rasa mahasiswa untuk memprotes pemangkasan anggaran pendidikan berlangsung di sejumlah daerah, termasuk di sekitar kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Unjuk rasa mahasiswa untuk memprotes pemangkasan anggaran pendidikan berlangsung di sejumlah daerah. Istana pun buru-buru menegaskan, biaya operasional perguruan tinggi serta alokasi beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tak terpengaruh efisiensi anggaran.
Seperti dilansir dari Kompas.id, Unjuk rasa berlangsung di beberapa titik di Jakarta, Senin (17/2/2025). Di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, para mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa. Mereka, antara lain, berasal dari kampus Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan UPN Veteran Jakarta.
Selepas tengah hari, unjuk rasa juga berlangsung di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mahasiswa Universitas Trisakti berdemo di ujung Jalan Majapahit, salah satu sudut pagar Istana yang berbatasan dengan perempatan Harmoni sehingga jalur dari Jalan Juanda menuju Jalan Majapahit pun ditutup aparat.
Salah satu mahasiswa Universitas Trisakti, Susilo, mengatakan, unjuk rasa dilakukan untuk memprotes efisiensi anggaran pendidikan tinggi yang dilakukan pemerintah. Ketika alokasi untuk pendidikan tinggi dipotong, perguruan tinggi swasta pun bisa terkena imbas karena ada bantuan pemerintah untuk perguruan tinggi swasta.
Salah seorang orator pun menyampaikan kekhawatiran uang kuliah akan dinaikkan ketika bantuan anggaran pendidikan tinggi untuk kampus swasta dipangkas.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali tidak boleh dikurangi sehingga mahasiswa diharap tidak khawatir dengan kenaikan uang kuliah.
”Presiden menyampaikan bahwa info yang beredar soal pemotongan beasiswa, KIP Kuliah, atau biaya operasional perguruan tinggi sama sekali enggak benar. Dan Presiden bilang, ini enggak boleh dilakukan,” kata Hasan.
Sejauh ini, tak ada perwakilan mahasiswa yang diterima pihak Istana.
Sementara itu, di Papua, unjuk rasa dilakukan untuk memprotes makan bergizi gratis (MBG). Menurut para pengunjuk rasa, bukan makan bergizi gratis yang diperlukan warga Papua, melainkan pendidikan gratis.
Hasan mempersilakan warga berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat. Namun, dia berharap tidak ada kekerasan dalam demo.
Selain itu, menurut Hasan, warga boleh menolak MBG jika merasa tidak memerlukannya. Namun, penolakan sekelompok warga diharap tidak menghalangi hak warga lain untuk mendapatkan makan bergizi gratis.
”Kalau ada yang mengatakan enggak perlu (MBG), mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang, ’Kami enggak usah dikasih,’ enggak apa-apa. Tapi, kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu menghalangi hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis,” kata Hasan masih maelansir dari Kompas.id.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengingatkan agar pemerintah merespons secara positif apa yang menjadi kritik mahasiswa. Ketika mahasiswa sebagai moral force sudah turun berdemonstrasi tentu ada kebijakan pemerintah yang dinilai salah maka harus direspon positif.
“Apalagi Presiden mengatakan mau dikritik. Untuk itu, sudah pada tempatnya apabila pemerintah merespon dengan memperbaiki kebijakan yang dianggap merugikan rakyat tersebut,” ujar Lili. (kom/pbn)
