***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P membeberkan berbagai bentuk kecurangan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Mulai dari keterlibatan polisi dalam mendukung calon tertentu hingga politisasi bantuan sosial. Partai berlogo banteng moncong putih itu akan membuktikan kecurangan-kecurangan tersebut di Mahkamah Konstitusi.
Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024), mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Ada beberapa bentuk pelanggaran tersebut. Pertama, polisi ikut berkampanye calon kepala daerah di beberapa daerah, seperti di Jateng dan Sulut. Kedua, pengerahan kepala desa dan camat untuk mendukung calon tertentu di Sumut, Jateng, Jatim, Sulut, Kalimantan Tengah, dan Papua. Ketiga, politisasi bantuan sosial (bansos) dan bagi-bagi amplop yang masif di sejumlah wilayah menjelang pencoblosan.
Saat ini, lanjut Ronny, bukti-bukti pelanggaran tersebut sedang dikumpulkan oleh tim hukum PDI-P. Nantinya, tim hukum PDI-P bersama sejumlah masyarakat sipil akan membawa bukti-bukti tersebut dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
”MK adalah the guardian of constitution. Kami harap nantinya di persidangan PHP (perselisihan hasil pilkada), hakim bisa melihat secara luas, tidak terpatok pasal per pasal, tetapi bagaimana MK bisa mengembalikan demokrasi yang sudah cacat dan rusak ini pasca-Pilkada 2024,” ujar Ronny.
Dalam jumpa pers tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan jajaran DPP PDI-P, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, dan Adian Napitupulu.
Ahmad Basarah menambahkan, pihaknya menemukan sejumlah anomali yang terjadi pada Pilkada 2024, misalnya di Banten. Anomali itu sangat kental dirasakan oleh pasangan yang diusung partainya, yakni Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.
Ia pun menyinggung terkait adanya intervensi campur tangan kekuasaan negara melalui aparat kepolisian. Ia menyebutnya dengan nama Partai Coklat (Parcok). Basarah kaget karena intervensi justru menimpa Airin yang notabene merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Banten pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Baginya, ini merupakan anomali pertama yang ditemukan.
”(Ini) anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” kata Basarah.
Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu juga menyinggung soal hasil survei yang dirilis sebagian besar lembaga riset sebelum hari pencoblosan. Hasil survei itu menunjukkan dominasi elektabilitas Airin-Ade unggul jauh atas kompetitornya.
”Realistis enggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dan kandidat yang lainnya, di atas 70 persen, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” ujarnya.
Atas arahan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Basarah menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bersikap atas anomali-anomali yang ditemukan ini. Menurut dia, sekecil apa pun intervensi kekuasaan, baik itu yang disebut Partai Coklat, aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya, tidak boleh lagi terjadi jika memang menginginkan peradaban demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya.
”Oleh karena itu, kami akan tetap melakukan legal action, pelawanan secara terukur. Saya sudah berkoordinasi dengan Bung Ronny Talapessy, untuk membuktikan anomali-anomali yang terjadi di Pilkada Provinsi Banten itu. Kami akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Basarah.
Intimidasi ”Parcok”
Tak hanya di Banten, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, sejumlah kecurangan ditemukan di Pilkada Sumut. Di Pilkada Sumut, PDI-P mengusung Edy Rahmayadi-Hasan Basri melawan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Bobby Nasution, yang berpasangan dengan Surya. Berbagai macam cara disebut dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby, mulai dari pengerahan Parcok, bansos, hingga ASN.
Salah satu cara Parcok ialah mengintimidasi pemerintah desa di Sumut untuk dijadikan tim sukses di dalam pemungutan suara. Bahkan, ada oknum di polsek yang bertugas untuk mengamankan suara Bobby. Namun, kata Djarot, mereka yang mengetahui hal itu berupaya dibungkam.
”Saya bertemu dengan beberapa teman di sana termasuk orang-orang desa yang diintimasi oleh Parcok. Saya bilang, sebaiknya kalau bicara apa adanya dan mau bersaksi, tetapi dia takut. Kenapa? Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa. Semua ini suruh mereka hingga mereka merasa ketakutan. Inilah bentuk intimidasi secara nyata dan dia mengatakan pada saya, ‘Mohon maaf Pak Djarot saya tidak berani’,” ujar Djarot.
”Beliau (Listyo) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya.
Jateng kandang “Parcok” dan bansos
Deddy menegaskan, semua bentuk kecurangan ini dibeberkan agar menjadi pesan penting kepada pemerintah dan masyarakat. PDI-P memahami bahwa tidak semua wilayah terdapat intimidasi oleh Parcok, banjir bansos, dan politik uang. PDI-P hanya mempersoalkan di daerah-daerah di mana hal itu dilakukan.
Ia pun menyinggung soal Jateng yang banyak disebut bukan lagi wilayah kekuasaan PDI-P atau ”kandang banteng” seusai cagub usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, kalah dari pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024.
Jika hal itu parameternya, menurut Deddy, mungkin benar Jateng bukan lagi ”kandang banteng”. Namun, ia mengingatkan bahwa dari sisi perolehan suara di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, PDI-P mendapatkan dua kali lebih banyak dibanding Pileg 2019, dari 25,9 persen menjadi lebih dari 40 persen. ”Apakah masih kandang banteng? Yes, pemilih kami masih tetap setia bahkan bertambah,” katanya.
Namun, dengan melihat segala bentuk kecurangan yang ada, lanjut Deddy, mulai sekarang Jateng bisa disebut bukan lagi sebagai ”kandang banteng”, tetapi sebagai ”kandang bansos dan Parcok”. ”Jadi, jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan Parcok,” ujarnya.
Sementara itu, Hasto mengklaim, calon yang diusung partainya unggul di 14 provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi sementara. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan gelaran pilkada sebelumnya di mana PDI-P hanya menang di enam provinsi. Kemudian, jumlah gubernur yang diprediksi menang yang berasal dari kader PDI-P juga bertambah, dari sebelumnya hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan.
Hasto pun merinci daerah-daerah yang dimenangi oleh PDI-P, di antaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.
Selain itu, Kota Depok yang secara kultural menjadi basis Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini dimenangi oleh PDI-P. Kemudian, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunung Kidul, yang di dalam sejarah selalu dimenangi oleh Partai Golkar, tetapi di pilkada kali ini disebutnya dimenangi oleh kader PDI-P.
Hasto juga mengulas kemenangan kader PDI-P Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah, Sumut. Seperti diketahui, Masinton menjadi simbol perlawanan yang sangat kritis terhadap Jokowi, tetapi ternyata rakyat tetap memberikan dukungan kepadanya. Lalu, di Kota Tebing Tinggi, Sumut, yang dalam sejarahnya tidak pernah dimenangi oleh PDI-P, kini Ketua DPC PDI-P Imam Irdian Saragih terpilih sebagai wali kota.
PDI-P mengapresiasi kepercayaan publik pada calon yang diusung PDI-P. Kemenangan disyukuri di tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan penjabat gubernur di pilkada.
”Artinya, ini juga menunjukkan bagaimana ketika ‘kandang banteng’ dicoba diambil alih, yang terjadi justru ‘kandang banteng’ ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas, jadi dari ‘kandang banteng’ di wilayah Sumatera,” tutur Hasto. (kom/pbn)
