***
***
Papuabaratnews.id, Manokwari — Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membangun perpustakaan daerah berbasis inklusi guna mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Wijiyanto, mengatakan transformasi perpustakaan umum menjadi ruang terbuka akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Harus ada perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota sebagai motor penggerak kegiatan literasi,” kata Wijiyanto di Manokwari, Rabu (6/11/2024).
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah dapat memanfaatkan perpustakaan untuk berbagai kegiatan inovatif seperti kampanye literasi, bedah buku, dan read aloud atau membaca nyaring.
Pengembangan perpustakaan tentunya perlu ada sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas pegiat literasi serta lembaga pendidikan di Papua Barat.
“Perpustakaan bisa berkembang, tidak bisa pemerintah daerah sendiri berdiri tapi butuh kerja sama dengan penggerak literasi,” ujar Wijiyanto.
Menurut Wijiyanto perpustakaan dengan beragam buku bacaan fisik tetap menjadi sumber rujukan yang paling akurat dan kredibel, di tengah perkembangan arus informasi digital.
Hal itu tercermin dari permintaan nomor kode buku cetak (ISBN/International Standard Book Number) yang masuk ke Perpusnas masih lebih dominan dibandingkan buku digital.
“Artinya buku bacaan fisik itu masih banyak peminat. Perpusnas juga prioritaskan program pengembangan literasi di kawasan timur Indonesia termasuk Papua Barat,” kata dia.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Deffi Kurniawati menuturkan perpustakaan fisik yang dikelola dengan maksimal dapat meningkatkan minat baca, dan daya kreativitas generasi muda maupun masyarakat umum.
Perpustakaan juga berperan menyimpan informasi penting seperti sejarah peradaban orang asli Papua, pembentukan provinsi, karya seni dan budaya yang harus diketahui generasi muda masa mendatang.
“Perpustakaan masih diperlukan karena kegiatan literasi misalnya mendongeng itu harus ada interaksi sosial, tidak bisa hanya bacaan berbentuk digital,” tutur Deffi.
Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Soleiman Djitmau menjelaskan rencana pembangunan perpustakaan provinsi berkonsep museum mini masih menunggu penyelesaian hak ulayat.
Pembangunan perpustakaan berkonsep museum mini merupakan wujud komitmen dari pemerintah daerah, sehingga generasi muda Papua dapat mengetahui sejarah secara komprehensif.
“Masih ada kendala sedikit soal lahan. Kami tunggu semua selesai dan punya sertifikat, baru pembangunan bisa dimulai,” jelas Soleiman. (fan/pbn)
