***
***
Senator Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor usulkan PAW pimpinan MRP jika ditemukan penyalahgunaan anggaran.
Papuabaratnews.id, Sorong –- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua.
Paul Finsen Mayor mengatakan audit diperlukan untuk memastikan penggunaan dana, khususnya yang bersumber dari otonomi khusus Papua, berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (22/3/2026), seperti dikutip dari Antara.
Ia menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai Rp181,44 miliar per tahun. Nilai tersebut belum termasuk belanja operasional sekretariat seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, dan berbagai kegiatan lainnya.
“Jika dihitung sejak 2022 hingga sekarang, total anggaran yang digelontorkan diperkirakan sudah mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.
Ia menilai audit perlu dilakukan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran MRP, baik pada periode saat ini maupun periode sebelumnya, guna memastikan dana otonomi khusus Papua digunakan sesuai peruntukannya.
DPD RI, kata dia, juga meminta agar hasil audit tersebut dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat untuk menjaga akuntabilitas lembaga sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik terkait pemanfaatan anggaran.
Paul menegaskan, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran atau kerugian negara, maka proses hukum harus segera dilakukan, disertai pergantian pimpinan melalui mekanisme PAW. “Jika ada temuan kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” katanya.
Selain itu, ia menilai keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua perlu dievaluasi karena berbagai persoalan mendasar masyarakat adat dinilai belum terselesaikan, seperti hak atas tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, serta dampak pembangunan di wilayah Papua.
Menurutnya, dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk kesejahteraan orang asli Papua seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mendorong BPK RI agar segera merilis hasil audit tersebut dalam waktu dekat guna mencegah polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. “Jika tidak maka kami akan gelar aksi di depan BPK RI di Jakarta,” ujarnya.
Dia berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara di wilayah Papua, termasuk dana otonomi khusus, agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” ujarnya. (pbn)
