***
***
Brimob seharusnya difokuskan pada penanganan situasi berisiko tinggi, seperti konflik bersenjata, terorisme, atau kerusuhan besar.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Analisis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menyatakan bahwa satuan Brimob seharusnya difokuskan untuk menangani situasi yang berisiko tinggi, bukan pada pengamanan yang bersifat rutin.
Bambang merespons munculnya desakan agar satuan Brimob ditarik dari pengamanan sipil pascaperistiwa penganiayaan terhadap seorang remaja hingga tewas oleh personel Brimob di Tual, Maluku, beberapa hari lalu.
“Menurut saya, solusi bukan menarik Brimob sepenuhnya dari pengamanan sipil, tetapi mereposisi perannya secara jelas. Brimob seharusnya difokuskan pada penanganan situasi berisiko tinggi, seperti konflik bersenjata, terorisme, atau kerusuhan besar, bukan pada pengamanan masyarakat yang bersifat rutin,” katanya di Jakarta, Rabu (25/2/2026) dikutip Antara.
Menurut Bambang, kasus kekerasan berulang yang dilakukan personel Brimob harus dimaknai sebagai sinyal penting untuk membatasi penggunaan kekuatan pada praktik di lapangan. Demi meningkatkan kepercayaan publik, langkah yang dapat diambil Polri saat ini berupa evaluasi keterlibatan Brimob dalam pengamanan sipil.
Selain itu, Bambang menyatakan reformasi Polri tidak cukup mengevaluasi pada tingkatan rekrutmen, pembinaan, atau menggelar tes narkoba. Polri ditekankan untuk dapat memperbaiki doktrin penggunaan kekuatan, kurikulum pendidikan, dan pelatihan yang lebih humanistis serta melek HAM.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan institusinya akan mempertimbangkan desakan untuk menarik satuan Brimob dari peran pengamanan sipil, menyusul terjadinya kasus oknum anggota Brimob menganiaya seorang anak hingga tewas.
“Benar ada kelemahan, kami akui. Ini merupakan tindakan-tindakan di tataran individu. Kami sedang melaksanakan evaluasi untuk kemudian memperkuat,” ujarnya di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, ia mengatakan pelibatan anggota Brimob Polri pada satuan kewilayahan, khususnya di wilayah timur di Indonesia, masih sangat membantu polda maupun polres setempat.
Sebelumnya, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebutkan peristiwa di Tual merupakan masalah struktural dan bukan sekadar oknum. Maka dari itu, perbaikan yang dilakukan juga harus bersifat struktural, yakni mengurangi peran Brimob di tengah-tengah masyarakat.
“Brimob adalah pasukan spesial, pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus. Jadi, jangan sampai Brimob digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya,” tandasnya.
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta berharap peristiwa di Tual menjadi momentum pembenahan sekaligus pengembalian kepercayaan publik. Ia menegaskan, peristiwa tersebut telah mencoreng Korps Brimob dan institusi Polri.
Wayan menekankan, dengan berulangnya peristiwa semacam itu menjadi jelas bahwa reformasi Polri tak cukup berhenti pada penataan struktur dan kebijakan. Persoalan mendasar justru terletak pada kultur. Ia mencatat, berbagai survei menunjukkan upaya peningkatan kepercayaan publik sudah dilakukan, tetapi selalu tercoreng oleh kasus yang seharusnya bisa dicegah.
Budaya represif dan lemahnya pengawasan di lapangan menjadi sorotan yang terus berulang di media massa dan media sosial. Kasus Tual, kata Wayan, menjadi momentum pembenahan sekaligus pengembalian kepercayaan publik.
“Jika penanganan dilakukan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, peristiwa tragis ini dapat menjadi momentum pembenahan. Sebaliknya, jika terkesan defensif dan tertutup, kepercayaan publik berisiko tergerus,” jelasnya. (mid/ant/pbn)
