***
***
Lima SPPG dibangun di Kaimana dan satu di Fakfak untuk dukung Program Makan Bergizi Gratis.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Polda Papua Barat menambah enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak.
Kepala Polda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengatakan pembangunan enam SPPG Polri tersebut saat ini masih dalam tahap proses dan ditargetkan selesai serta mulai beroperasi pada tahun 2026.
“Satu SPPG Polri dibangun di Kabupaten Fakfak dan lima lainnya di Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan pada tahun 2026 sudah selesai dan dapat beroperasi,” kata Isir di Manokwari, Selasa (30/12/2025).
Menurut Isir, pembangunan SPPG merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang pelaksanaannya menggunakan skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Meski dikelola bersama mitra, kepolisian memastikan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan bahan baku dan proses produksi makanan di setiap SPPG guna menjamin mutu serta keamanan menu MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Saat ini yang sudah beroperasi adalah SPPG Polri milik Polda Papua Barat di Manokwari. Sementara enam SPPG yang sedang dibangun akan diawasi langsung oleh Polres setempat,” ujarnya.
Isir menjelaskan, pola pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku sebelum diolah hingga pengecekan makanan setelah proses produksi. Hal ini untuk memastikan setiap porsi MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Selain itu, anggota kepolisian juga melakukan pengawalan dalam proses distribusi dari SPPG ke sekolah-sekolah penerima manfaat agar makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi layak konsumsi.
“Kami berharap tahun depan enam SPPG di wilayah 3T ini sudah bisa beroperasi secara maksimal,” kata Isir.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 sebanyak 45 SPPG telah beroperasi, dan 42 SPPG lainnya direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
SPPG yang telah beroperasi tersebut tersebar di Manokwari sebanyak 20 SPPG, Kabupaten Kaimana dan Fakfak masing-masing empat SPPG, Teluk Bintuni tiga SPPG, serta Teluk Wondama dan Manokwari Selatan masing-masing dua SPPG.
“Ke-45 SPPG yang sudah beroperasi wajib memiliki minimal satu orang ahli gizi. Tanpa ahli gizi, SPPG tidak bisa beroperasi,” ujar Erika.
Selain itu, BGN juga mewajibkan setiap penjamah makanan di SPPG memiliki sertifikat Laik Higienis Sanitasi (LHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat.
“Sebagian besar penjamah makanan sudah memiliki sertifikat LHS, sementara sisanya masih dalam proses. Mulai Januari 2026, seluruh penjamah makanan di setiap SPPG wajib memiliki sertifikat tersebut,” katanya. (pbn)
