***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Pemerintah pusat tengah mengupayakan rekonsilisasi dan perdamaian bagi warga di daerah konflik di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Sekitar 1.500 warga Maybrat yang mengungsi ke daerah lain karena konflik yang terjadi sejak 2021 akan dipulangkan ke kampung halamannya. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur jalan yang rusak untuk membuka akses di wilayah tersebut.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7/2025), menuturkan, sekitar 1.500 warga Maybrat diketahui mengungsi ke Sorong akibat konflik yang berkepanjangan di Maybrat sejak 2021. Direktur Jenderal dan pejabat eselon I Kementerian HAM pun telah dua kali melakukan identifikasi lapangan dan dialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas yang terlibat konflik.
”Kemenkum (Kementerian Hukum) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan strategis nasional dari Maybrat ke Bintuni sepanjang 100 kilometer. Usulan ini diharapkan dapat diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian HAM juga dapat membantu mengajukan proposal tersebut,” kata Pigai.
Upaya memulangkan para pengungsi itu salah satunya adalah untuk menyatukan kembali mereka dengan keluarganya karena mereka memiliki sistem kekerabatan yang kuat. Mereka juga punya keinginan untuk kembali pulang ke kampung halaman mereka.
”Dengan memulangkan pengungsi, rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena ikatan keluarga masih terjaga erat,” ujarnya menambahkan.
Membangun ulang
Pemerintah akan membangun ulang permukiman warga serta membuat layanaan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal itu akan dilakukan dengan melibatkan antarkementerian, meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Kesehatan.
Adapun Natalis Pigai juga menyebut bahwa masih ada sejumlah warga yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena dugaan pelanggaran hukum. Penanganan terhadap orang-orang tersebut akan dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Sementara itu, lima orang yang saat ini berstatus wajib lapor akan menjadi fokus awal pendekatan rekonsiliasi hukum.
Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa yang turut hadir menambahkan, selama empat bulan terakhir ia menjabat, situasi di daerah konflik berangsur-angsur membaik. Aktivitas pelayanan, proses pembinaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pun sudah berjalan dengan baik.
”Indikatornya program strategis nasional, seperti Koperasi Merah Putih (KMP), sekolah rakyat, bisa dilaksanakan karena situasinya aman. Kalau tidak aman, bagaimana mau aktivitas pemerintahan berjalan,” tuturnya.
Ferdinando menyampaikan, sebelum mengembalikan sekitar 1.500 warga yang mengungsi ke kampung halamannya kembali, pemerintah pusat dan daerah pun harus bekerja sama menyiapkan rumah layak huni, air bersih, dan akses jalan. Menurut dia, jalan penghubung dari kampung ke kampung, distrik ke distrik, dan dari kabupaten ke distrik banyak yang rusak.
Selain itu, layanan kesehatan, pendidikan, jaringan internet, dan listrik juga harus dipenuhi. Masyarakat juga meminta adanya jaminan keamanan. Sejumlah warga masih merasa trauma ketika ingin kembali ke kampung halamannya. Mereka takut ditindak lagi oleh aparat.
”Mereka berharap, jika memang untuk proses penyidikan tidak cukup bukti, bisa di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Setelah itu dilakukan pemulihan agar masyarakat mau kembali hidup seperti semula” ujarnya.
TNI diminta kembali ke markas
Ferdinando mengakui masih ada sejumlah personel TNI yang ditugaskan di lokasi tersebut. Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar personel TNI itu berangsur dikembalikan ke markas. Sebagai gantinya, cukup ditempatkan personel organik untuk operasi teritorial, seperti membangun kantor Koramil di Maybrat.
”Masyarakat punya keinginan Maybrat nyaman, tidak ada gerakan-gerakan lagi. Pasukan penugasan dari Mabes TNI ataupun dari Kodam bisa ditarik kembali,” kata Ferdinando.
Milianus, Koordinator Umum Rekonsiliasi Masyarakat Maybrat, menambahkan, harapan lain dari warga setelah dikembalikan ke kampung halamannya adalah bisa bertani, berkebun, dan menjual hasil perkebunan dan pertaniannya itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, karena akses jalan putus akibat bencana longsor dan dampak konflik, diharapkan akses jalan itu bisa dibangun kembali.
”Mereka ingin daerah kampung halaman mereka kembali aman. Mereka juga ingin hidup layak dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, perumahan, yang lebih diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.
Adapun selama konflik berlangsung, sekitar 1.500 warga mengungsi ke rumah kerabatnya di Sorong dan sejumlah distrik di Maybrat. Mereka mengungsi setelah peristiwa penyerangan Pos Koramil Kisor oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 2 September 2021.
KKB di bawah pimpinan Arnoldus Yancen Kocu menyerang 11 prajurit yang bertugas di Pos Koramil Kisor pada 2 September 2021. Para pelaku menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya sekitar pukul 04.00 WIT.
Penyerangan itu menyebabkan empat prajurit gugur dan dua prajurit lainnya luka berat terkena senjata tajam. Sebanyak lima prajurit lainnya selamat dalam insiden itu.
Sebanyak 11 dari 21 pelaku telah ditangkap. Para pelaku yang terlibat dalam kasus penyerangan Pos Koramil Kisor dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.
Saat konflik mulai terjadi pada 2021, Jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari berkomitmen untuk menyelesaikan kasus penyerbuan Pos Koramil Kisor di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, dengan profesional. Selain mengedepankan penegakan hukum, Pangdam Kasuari berjanji tidak akan menggunakan kekerasaan.
Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel (Arm) Hendra Pesireron kala itu mengatakan, komitmen penyelesaian kasus penyerangan Pos Koramil Kisor secara profesional telah disampaikan Pangdam Mayor Jenderal Nyoman Cantiasa kepada seluruh prajurit di Kodam Kasuari. Masyarakat diminta mengawal langkah-langkah yang dilakukan TNI. (kom)
