***
***
Papuabaratnews.id, Anggi – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak tengah menyusun peta jalan replikasi literasi dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) berkualitas yang inklusif.
Upaya ini dilakukan melalui loka karya dua hari yang digelar pada 17–18 Juni 2025 di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak, Ulong, bekerja sama dengan UNICEF dan Pusat Kajian Kepemudaan (PUSKAMUDA), serta didukung Pemerintah Australia.
Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar, dengan fokus pada anak-anak usia dini dan wilayah terpencil. Data baseline UNICEF tahun 2024 menunjukkan bahwa 56 persen siswa kelas dua di Pegunungan Arfak belum mampu membaca, dan hanya dua persen yang membaca lancar dan memahami isi bacaan.
“Melalui peta jalan ini, kita ingin memastikan perubahan nyata hingga ke ruang kelas, bukan hanya berhenti di atas kertas,” ujar Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan.
Ia menegaskan komitmennya mendorong replikasi program literasi numerasi dan PAUD berkualitas secara berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, kepala sekolah PAUD dan SD, pengawas sekolah, hingga organisasi penyandang disabilitas.
Seluruh peserta terlibat aktif dalam penyusunan rencana dan kertas kerja yang akan diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah dan penganggaran berbasis Standar Biaya Umum (SBU).
Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bappeda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Peningkatan kualitas literasi dan PAUD tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Workshop ini adalah langkah penting untuk menyatukan arah pembangunan pendidikan Papua Barat,” kata Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Papua Barat, Angel Jacklyn Karubaba.
Sementara itu, Pemerintah Australia menyatakan kebanggaannya mendukung program yang memperjuangkan hak pendidikan anak-anak di wilayah tertinggal.
“Kolaborasi seperti ini penting agar tak satu pun anak tertinggal, terutama mereka yang paling rentan,” ungkap Manajer Program Pendidikan Dasar dari Pemerintah Australia di Indonesia, Diah Pratiwi.
Loka karya ini juga memperkuat komitmen terhadap prinsip GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), sejalan dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), serta target pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis OPD terkait.
Pemerintah daerah berharap, peta jalan ini akan menjadi acuan bersama dalam memperluas dampak program literasi dan PAUD inklusif ke seluruh wilayah Pegunungan Arfak, termasuk yang paling terpencil. (sem)
