Gubernur Papua Barat bersama para kepala daerah meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rancangan pemangkasan DBH Migas Otsus yang dikhawatirkan mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Barat menghadapi ancaman penyusutan tajam penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) pada tahun anggaran 2027.
Rancangan alokasi dana tersebut diproyeksikan merosot sekitar 82 persen dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp2,666 triliun. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Merespons situasi tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama sejumlah kepala daerah menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I Ribka Haluk di Jakarta untuk meminta kepastian kebijakan sekaligus mendorong pemerintah pusat meninjau kembali rancangan alokasi DBH Migas Otsus 2027.
Pertemuan tersebut menjadi langkah bersama pemerintah daerah di Papua Barat untuk memperjuangkan keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, terutama di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Manokwari, Rabu (18/11/2026), Dominggus menjelaskan bahwa audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan setelah pemerintah daerah memperoleh informasi mengenai potensi penurunan drastis alokasi DBH Migas Otsus tahun depan.
Informasi tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang menyampaikan rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat 2027 mengalami penurunan sekitar 82 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
“Kami mau mendapat kepastian soal alokasi DBH Migas Otsus tahun depan, sehingga kami audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dominggus.
Jika persentase penurunan tersebut diterapkan terhadap pagu 2026 sebesar Rp2,666 triliun, alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat pada 2027 secara matematis diperkirakan hanya berkisar Rp480 miliar.
Artinya, terdapat potensi penyusutan penerimaan daerah sekitar Rp2,19 triliun dibandingkan pagu tahun sebelumnya.
Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan persentase penurunan yang disampaikan pemerintah daerah, bukan besaran alokasi final yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Papua Barat Perjuangkan Hak Fiskal Daerah
Gubernur Dominggus menegaskan bahwa DBH Migas Otsus bukan sekadar transfer anggaran rutin dari pemerintah pusat, melainkan bagian dari hak fiskal daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Menurut dia, penerimaan tersebut memiliki arti strategis bagi Papua Barat sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan alokasi perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah serta tujuan pemberlakuan otonomi khusus di Tanah Papua.
Dominggus menilai pengurangan alokasi dalam jumlah besar berpotensi mempersempit kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan.
Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan kepastian anggaran agar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun berikutnya dapat dilakukan secara terukur.
“Tentu kami sangat berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan ulang terhadap pagu DBH Migas Otsus 2027,” katanya.
Upaya memperjuangkan kepastian alokasi tersebut tidak dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri.
Sejumlah kepala daerah turut mendampingi gubernur dalam audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Mereka antara lain Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy, dan Bupati Fakfak Samaun Dahlan.
Pertemuan itu juga diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Kehadiran para kepala daerah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan alokasi DBH Migas Otsus tidak hanya menjadi perhatian pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten yang berkepentingan terhadap keberlanjutan pembiayaan pembangunan di wilayah masing-masing.
Penyusutan Anggaran Berpotensi Tekan Pembangunan
Penurunan DBH Migas Otsus dalam skala besar berpotensi memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama apabila tidak diimbangi dengan sumber penerimaan atau dukungan anggaran lainnya.
Bagi Papua Barat, kesinambungan pembiayaan pembangunan menjadi persoalan penting karena pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur penghubung antarwilayah.
Kondisi geografis dan persebaran penduduk juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan publik yang merata.
Karena itu, kepastian transfer fiskal dari pemerintah pusat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas daerah.
Meski demikian, besarnya dampak penurunan DBH Migas Otsus terhadap masing-masing program dan kabupaten masih perlu dihitung berdasarkan struktur pendapatan, belanja, dan mekanisme pembagian dana yang berlaku.
Pemerintah daerah juga perlu memperoleh kejelasan mengenai dasar perhitungan rancangan pagu 2027, termasuk faktor yang menyebabkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan perencanaan anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
DPD RI Ingatkan Komitmen Otonomi Khusus
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat, Filep Wamafma, turut menyoroti persoalan kebijakan anggaran otonomi khusus.
Filep mengingatkan bahwa pemberlakuan otonomi khusus Papua merupakan bentuk kebijakan afirmatif negara untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial maupun ekonomi.
Menurut dia, tujuan tersebut harus didukung kebijakan fiskal yang konsisten agar pemerintah daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan pembangunan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan kerangka hukum khusus mengenai penerimaan daerah, termasuk penerimaan yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam.
Karena itu, Filep berpandangan bahwa kebijakan pengurangan anggaran yang berkaitan dengan otonomi khusus harus mempertimbangkan komitmen negara terhadap percepatan pembangunan Papua.
“Kalau benar pagu DBH Migas Otsus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen,” ujar Filep.
Pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap kemungkinan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembiayaan otonomi khusus.
Namun, penyebab pasti penurunan rancangan alokasi DBH Migas Otsus 2027 masih memerlukan penjelasan resmi dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang dalam perhitungan dan penetapan transfer fiskal.
Menanti Kepastian Pemerintah Pusat
Audiensi Gubernur Papua Barat bersama para kepala daerah dengan Wakil Menteri Dalam Negeri menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi politik dan koordinasi antarpemerintahan untuk mencari kepastian kebijakan fiskal tahun 2027.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat sebelum alokasi DBH Migas Otsus ditetapkan secara final.
Persoalan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi khusus.
Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola kebijakan transfer ke daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan kepastian penerimaan untuk menjalankan kewenangan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
Bagi Papua Barat, kepastian DBH Migas Otsus 2027 menjadi penting bukan hanya untuk menjaga ruang fiskal pemerintah daerah, tetapi juga untuk memastikan agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai keputusan akhir pemerintah pusat atas permintaan peninjauan kembali rancangan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat tahun anggaran 2027. (pbn)







