Kabut asap ganggu penerbangan dan sekolah, kualitas udara sejumlah wilayah sangat tidak sehat
Papuabaratnews.id, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengoptimalkan penanganan secara terintegrasi sekaligus mengatasi dampak kabut asap yang menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena kebakaran belum sepenuhnya tertangani, sementara kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah selama lebih dari sepekan.
“Setelah menerima banyak masukan, pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat,” kata Lakotani di Manokwari, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, percepatan penanganan karhutla dan kabut asap di Papua Barat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, hingga sektor swasta.
Pemerintah daerah kemudian menginisiasi rapat yang melibatkan sejumlah instansi, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta SKK Migas.
“Karhutla ini dampaknya sudah sangat luas, makanya kami membahas strategi lanjutan dalam menangani masalah kebakaran dan kabut asap,” ujarnya.
Lakotani menjelaskan, kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah telah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat maupun transportasi udara. Jarak pandang atau visibilitas yang menurun akibat kabut asap tidak memenuhi standar keamanan penerbangan sehingga mengganggu sejumlah rute penerbangan.
Dampak kabut asap juga merambah sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Manokwari telah menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti kegiatan tatap muka di sekolah untuk mencegah peserta didik terpapar gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan.
“Kaimana sudah sejak Jumat pekan lalu, dan diikuti Manokwari yang menerapkan sekolah daring. Rute penerbangan juga terganggu karena kabut asap,” ucap Lakotani.
Berdasarkan data aplikasi SiPongi+ atau Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan, terdapat 199 titik panas selama periode 1–6 Oktober 2026. Titik panas tersebut tersebar di Kaimana sebanyak 99 titik, Fakfak 76 titik, Teluk Bintuni 15 titik, dan Pegunungan Arfak tiga titik.
Sementara itu, citra satelit Himawari-9 BMKG mencatat angin timuran membawa asap karhutla dari Provinsi Papua Selatan dan kabut asap lintas batas (kabut lintas batas) dari Papua Nugini hingga ke wilayah Manokwari. Kondisi tersebut diperparah oleh asap karhutla yang berasal dari Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni.
BMKG juga memprediksi kualitas udara di Kaimana dan Teluk Bintuni berada pada kategori sangat tidak sehat selama tiga hari, yakni 7–9 Oktober 2026, berdasarkan hasil pemantauan konsentrasi partikulat halus atau PM2.5.
Kategori sangat tidak sehat menunjukkan konsentrasi PM2.5 berada pada kisaran 150,5–250,4 mikrogram per meter kubik (μg/m³), jauh melampaui nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam sebesar 55 μg/m³.
Selain Kaimana dan Teluk Bintuni, kualitas udara di Teluk Wondama pada 7 Oktober 2026 berada pada kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 berkisar 55,5–150,4 μg/m³. Kondisi tersebut diprediksi memburuk menjadi kategori sangat tidak sehat pada 8–9 Oktober 2026.
Sementara itu, kualitas udara di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak diprediksi konsisten berada pada kategori sedang selama 7–9 Oktober 2026 dengan konsentrasi PM2.5 berkisar 15,6–55,4 μg/m³.
Dengan demikian, dari tujuh kabupaten di Papua Barat, Kaimana dan Teluk Bintuni mengalami kualitas udara sangat tidak sehat selama tiga hari. Adapun Teluk Wondama dan Fakfak mengalami perubahan kategori kualitas udara. (pbn)
