***
***
Papuabaratnews.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mewaspadai potensi konflik yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Menurutnya, upaya mitigasi sejak dini untuk memonitor potensi kerawanan pilkada perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang dapat mengganggu pesta demokrasi itu.
“Ada beberapa elemen yang sangat-sangat punya peran penting bagaimana kita sukseskan pilkada serentak ini secara baik. Yang pertama adalah KPU,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
Dia menyampaikan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat vital, begitu pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia pun mengapresiasi langkah penyelenggara pemilu yang telah menyelesaikan distribusi logistik pilkada.
Ribka berharap persiapan yang telah dilakukan semua pihak untuk menyukseskan Pilkada di Papua Selatan akan mampu membuat situasi semakin kondusif.
“Papua Selatan ini menurut kami daerah yang sangat aman dengan tingkat kabupaten yang ya boleh kita katakan (jumlahnya) sedikit. Ya ini kita harapkan Papua Selatan bisa menjadi contoh untuk yang lain,” ujarnya.
Selain itu, dirinya meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Selatan bersikap netral. Jika ada ASN yang terbukti tidak bersikap netral saat Pilkada akan diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di samping itu, Ribka juga mengajak para tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua Selatan untuk mendukung gelaran pilkada. Pesta demokrasi tersebut perlu dipastikan berjalan secara aman, damai, dan lancar.
“Bagaimana kita mengajak komponen masyarakat. Tokoh masyarakat perlu tetap harus dilibatkan, tokoh agama. Terima kasih sudah hadir. (Kehadiran para tokoh di forum ini) menjadi salah satu kekuatan kita dalam langkah penyelenggaraan (pilkada) secara baik,” pungkas Ribka. (ant/pbn)
