***
***
Papua Barat juga menjadi lokus program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana sebanyak 185 desa.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap membantu mempercepat pembangunan desa-desa di Papua Barat dengan memaksimalkan implementasi beragam program, seperti desa ekspor.
“Sekarang, desa bisa langsung ekspor lewat BUMDes,” kata Menteri Desa dan PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto saat menerima audiensi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (4/3/2026) dikutip Antara.
Sejalan dengan itu Mendes Yandri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk memetakan secara detail potensi yang dimiliki desa-desa yang dapat dikembangkan dan melakukan ekspor.
Selain desa ekspor, lanjut Mendes, ada pula program desa wisata yang dapat mempercepat pembangunan desa-desa. Untuk itu Gubernur Papua Barat diminta menunjuk satu desa yang akan dijadikan percontohan pengembangan desa wisata.
Berikutnya, Mendes Yandri juga meminta Pemprov Papua Barat ikut serta dalam pengembangan desa tematik dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki desa.
“Papua Barat juga menjadi lokus program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana sebanyak 185 desa,” kata Mendes.
Sebelumnya dalam audiensi itu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah menyampaikan sejumlah program prioritas yang membutuhkan intervensi Kemendes PDT di tujuh kabupaten, 91 distrik, 57 kelurahan, dan 817 kampung.
“Kami programkan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Selain itu ada program bidang pendidikan dan kesehatan,” kata dia.
Dominggus Mandacan juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas aparatur dan warga desa. Selain itu ada pula program pengembangan infrastruktur di kawasan pedesaan dan pengembangan daerah tertinggal.
Mendes Yandri merespons positif saran program yang diajukan oleh Pemprov Papua Barat itu karena dinilai berkaitan dengan 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia. (ant/pbn)
